Surabaya, ArahJatim.com – Setelah beberapa waktu silam pemetintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), beberapa pihak menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, termasuk Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur DR. Nurcholis saat memberikan tanggapannya di acara diskusi publik dengan tema ‘Peran Mahasiswa Terhadap Pengalihan Subsidi BBM’ di Hotel Zoom, Surabaya.
Nurcholis menyebut selama ini pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencari solusi untuk masyarakat Jatim mengenai kebijakan itu. Termasuk juga memberikan bantuan listrik kepada masyarakat.
“Kami juga melaksanakan bantuan PLN agar masyarakat dapat merasakan kemudahan pasca pengalihan subsidi,” katanya, Sabtu (17/9).
Selama ini, sambung Nurcholis, pemerintah tentu tidak hanya tinggal diam dalam menghadapi pengalihan subsidi BBM saat ini, termasuk program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nominal totalnya sebesar Rp257 miliar.
“Berbagai skema pembiayaan program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi yang dikhawatirkan dapat melemahkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya juga ada Bantuan Sosial bagi 24.271 ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600.000. Total bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar.
Selain itu, juga ada program Pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi 34.917 angkutan umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp64,147 miliar.
Menanggapi itu, Presiden Mahasiswa Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya, Fadil Geantoro mengatakan, kebijakan pemerintah seperti ini merupakan kebijakan yang sensitif dan rentan adanya penafsiran negatif dari masyarakat.
“Kebijakan ini harus dimengerti dan bersifat transparan agar semua pihak dapat menerima dengan baik, jika memang dalam pelaksanaan menggulirkan subsidi ke masyarakat butuh team monitoring, kami juga siap mendampingi pemerintah agar subsidi tersebut dapat tersampaikan secara tepat sasaran,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan pedagang kaki lima yang dihadiri Eko Sutrisno menyampaikan harapannya agar pengalihan subsidi tersebut dapat sampai kepada pedagang kaki lima.
“Saya mendukung pengalihan subsidi BBM dilakukan asal para pedagang kaki lima mendapat bantuan untuk modal usaha, karena PKL hanya butuh modal agar ekonomi tetap berjalan pasca pandemi,” pungkaa Eko Sutrisno.
