Demo Di Mapolres Blitar Kota, Inilah Yang Dituntut Puluhan Banser NU

by -
https://live.staticflickr.com/65535/48722868922_a1325ef057_b.jpg
Puluhan anggota Barisan Anshor Serbaguna (Banser), Anshor dan Fatayat NU Kabupaten Blitar berunjuk rasa di depan Mapolres Blitar Kota, Kamis (12/9/2019). Mereka menuntut pembebasan dua tokoh warga sekaligus tokoh NU Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, yang ditahan Satreskrim Polres Blitar Kota. (Foto: arahjatim.com/mua)

Blitar, ArahJatim.com – Puluhan anggota Barisan Anshor Serbaguna (Banser), Anshor dan Fatayat Kabupaten Blitar melakukan aksi damai di depan Mapolres Blitar Kota, Kamis (12/9/2019).

Aksi damai itu untuk memprotes kriminalisasi terhadap tokoh warga sekaligus tokoh NU Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, yang berusaha mempertahankan aset milik NU di desa setempat.

Para peserta aksi juga membawa spanduk yang bertuliskan nada protes terkait penetapan tersangka tokoh warga, H. Isa Ansori oleh Satreskrim Polres Blitar Kota. Saat ini, H. Isa Ansori sudah menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Perwakilan Banser dan Ansor menganggap penetapan tersangka terhadap H. Isa Ansori dan M. Nawawi,dua tokoh masyarakat sekaligus tokoh NU Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar oleh Satreskrim Polres Blitar Kota, tidak prosedural.

“H. Isa Ansori dan M. Nawawi tidak ada di lokasi, tapi malah dijadikan tersangka kasus pengeroyokan oleh polisi. Sekarang keduanya sudah menjadi terdakwa dan menjalani persidangan perdana hari ini,” kata Abdul Kholik, koordinator aksi.

Di sisi lain, takmir musala juga melaporkan balik tindakan Nur Kholik terkait membawa senjata tajam dan mencoret-coret tembok musala yang bernada melecehkan kiai musala dan pengurus yayasan MI ke polisi.

Tetapi, laporan dari takmir musala itu tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Polisi justru memproses laporan dari Nur Kholik dan menetapkan dua tokoh masyarakat di Desa Pikatan sebagai tersangka.

“Dua tokoh masyarakat yang ditetapkan tersangka dan sekarang menjadi terdakwa di pengadilan itu justru membantu warga melaporkan perbuatan Nur Kholik ke polisi,” katanya.

Abdul Kholik menjelaskan akar masalah itu bermula dari rebutan aset milik NU yang di atasnya ada bangunan musala dan MI. Aset tanah yang dibangun musala dan MI itu merupakan wakaf dari mertua Nur Kholik.

Aset tanah yang digunakan untuk bangunan musala dan MI itu sudah disertifikatkan Yayasan NU. Tetapi, Nur Kholik ingin merebut kembali aset tanah milik mertuanya yang sudah diwakafkan itu.

“Nur Kholik juga bermusuhan dengan keluarganya. Karena keluarganya juga mempertahankan aset itu untuk Yayasan NU,” katanya.

Kasat Intel Polres Blitar Kota, Iptu Son Haji mengatakan polisi tidak memproses kasus yang dilaporkan takmir musala karena laporannya sudah dicabut. Polisi meminta takmir musala untuk mencabut kembali pencabutan laporan agar proses penyelidikan bisa dilanjutkan.

“Kedua belah pihak memang saling melapor. Tapi, laporan dari takmir musala dicabut. Makanya kami tidak melanjutkan proses penyelidikan. Kalau ingin kasusnya dibuka lagi, pencabutan laporan itu harus dicabut lagi,” katanya.

Soal tuduhan perwakilan Banser yang menganggap polisi tidak prosedural dalam menetapkan dua tokoh masyarakat menjadi tersangka kasus pengeroyokan, Son Haji, menjawab polisi sudah bekerja sesuai aturan.

“Buktinya penyidikan kasus itu sudah P21. Sekarang kasusnya sudah proses persidangan. Nanti biar dibuktikan di proses persidangan,” pungkasnya. (mua)