Kediri, ArahJatim.com – Suasana di depan kantor Perhutani, Jalan Hasanudin, Kota Kediri, mendadak riuh pada Senin (20/7/2026). Ratusan petani yang menggantungkan hidup di lereng Gunung Kelud turun ke jalan menggelar aksi damai. Namun, suasana hangat dari aksi dukungan tersebut sempat memanas ketika kelompok massa lain mendatangi lokasi yang sama dengan tuntutan berbeda.
Aksi yang awalnya merupakan bentuk solidaritas dari Paguyuban Petani Hutan Kelud Raya ini mendadak diwarnai ketegangan hingga membuat aparat kepolisian harus memasang barikade ketat demi mencegah bentrokan antar-dua kubu.
20 Tahun Bermitra, Petani Kelud Pasang Badan untuk Perhutani
Sejak pagi, ratusan petani dari lima kecamatan—Kandangan, Kepung, Puncu, Plosoklaten, dan Ngancar, berkumpul menyuarakan aspirasi mereka. Mengenakan pakaian khasnya, mereka menegaskan penolakan terhadap intervensi pihak luar yang dianggap mencampuri urusan pengelolaan hutan.
Bagi para petani, lahan seluas sekitar 2.000 hektare di lereng Kelud bukan sekadar tanah, melainkan urat nadi perekonomian keluarga yang telah mereka garap secara legal selama lebih dari dua dekade.
”Status lahan yang kita garap adalah milik Perhutani. Kita sudah bermitra sejak tahun 2005 dan mengantongi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sah,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Sugianto.
Sugianto menambahkan, aksi ini dipicu oleh adanya pihak tak berwenang yang mencoba mengklaim status status quo atas kawasan hutan tersebut dan melarang petani beraktivitas. “Tujuan kita jelas, mendukung Perhutani. Kalau ada yang melarang kita bergerak di hutan yang sah kita kelola, tentu akan kami lawan,” tambahnya mantap.
Kehadiran massa petani ini pun disambut hangat oleh pihak Perhutani. Perwakilan Perhutani menemui langsung para demonstran dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan moral serta kemitraan erat yang telah terjalin selama ini.
Kedatangan SPSI Bikin Suasana Memanas
Di tengah aksi damai tersebut, situasi mendadak berubah dinamis saat rombongan massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tiba di lokasi. Membawa isu yang berseberangan, massa SPSI menyuarakan tuntutan terkait transparansi pengelolaan anggaran kawasan hutan.
Massa SPSI mempertanyakan ke mana alirannya dana sewa lahan serta hasil pengelolaan kawasan yang dinilai bernilai fantastis.
”Kami menuntut hak kelola kami sebagai anggota Serikat Pekerja Kebun yang selama ini tidak pernah diberikan. Kami juga mempertanyakan uang sewa selama ini lari ke mana,” ujar Lucius Sugianto, Wakil Panglima Koordinator Kabupaten Kediri.
Lucius menyoroti klaim kerugian Perhutani yang dinilainya kontradiktif dengan potensi pendapatan yang ada. “Pendapatan negara di luar pajak itu ada. Dari sewa pra-tanam hingga hasil tanaman tegakan itu nilainya mencapai miliaran rupiah. Terus ke mana uang sewa tersebut?” cetusnya.
Kepolisian Bergerak Cepat Redam Potensi Bentrok
Memanasnya perbedaan pandangan antara dua kelompok massa yang berada di satu lokasi membuat tensi di lapangan sempat meninggi. Ketegangan menyentuh puncaknya ketika massa yang pro-Perhutani berupaya menerobos barikade pengamanan.
Beruntung, kesiapsiagaan jajaran kepolisian yang sigap memagari dan memisahkan kedua kubu berhasil memblokir pergerakan massa. Lewat pendekatan persuasif namun tegas, ketegangan berhasil diredam sebelum berlanjut menjadi bentrokan fisik.
Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar kantor Perhutani Kota Kediri kembali kondusif. Meski demikian, dinamika ini menegaskan kompleksnya persoalan tata kelola hutan dan kesejahteraan masyarakat di lingkar Gunung Kelud yang memerlukan penyelesaian secara transparan dan berkeadilan. (das)
