Bangkalan, ArahJatim.com – Porsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bangkalan saat ini mencapai Rp 2,4 triliun. Seluruhnya masih dibiayai pemerintah pusat dan provinsi. Hanya 10 persen yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu terungkap dalam diskusi bersama Aliansi Jurnalis Bangkalan (AJB) dengan tema “Arah Kebijakan Penyusunan ABPD Bangkalan tahun anggaran 2022”, Rabu (19/1/2022).
“Bangkalan merupakan kabupaten penghabis dan bukan penghasil. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sebagian besar APBD kita itu diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Tentunya sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan bupati, sehingga wajar APBD kita lebih dari 50 persen habis di belanja pegawai. Tapi memang hal tersebut sudah diatur oleh pemerintah pusat,” kata Ir Moh Taufan Zariansyah, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Bangkalan.
Dirinya yang sekaligus menjabat Ketua Tim Anggaran Pemkab Bangkalan memaparkan secara umum mengenai penganggaran APBD Bangkalan, baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaannya. APBD merupakan hasil dari Musrenbang yang dilakukan mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Fokusnya berkaitan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan.
“Hasilnya dituang dalam perencanaan APBD. Karena Pemkab membutuhkan banyak masukan terkait APBD sehingga nantinya harapannya sejalan dengan visi dan misi bapak Bupati,” ucapnya.
Taufan mengungkapkan, sejauh ini Bangkalan masih bergantung kepada Pemerintah pusat dan Provinsi, sehingga kebijakanpun masih terkait dengan hal tersebut. Dengan kata lain, Bangkalan masih belum mandiri secara anggaran karena sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat dan provinsi.
Baca Juga : Bangkalan Penghabis Anggaran Pusat, Kunci Perubahan Pada Investor
“Ibaratnya, kita masih menyusu ke orang tua. Dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Abdul Aziz secara spesifik menyebut bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan itu hanya 10 persen dari total APBD yang ada di tahun 2022 ini. Peningkatan PAD itu cukup terseok-seok setiap tahunnya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sudah memaksimalkan peningkatan. Namun, seperti Dinas Perhubungan perlu diapresiasi karena berani menerapkan parkir berlangganan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD.
“Kondisi covid-19 yang terjadi dua tahun terakhir memang sangat mempengaruhi berbagai hal menyangkut pembangunan. Apa yang telah kita rencanakan harus direcofusing. Masyarakat perlu tahu hal itu,” jelasnya.
Terkait PAD yang masih kecil, keduanya sepakat bahwa kunci peningkatan ada pada investor. Seperti halnya saat beberapa waktu lalu, Pemkab melakukan studi banding ke Kabupaten Kendal yang notabene APBD nya hampir sama dengan Bangkalan. Namun, kelebihanya Kendal memiliki zona industri dan pelabuhan. Tentu hal itu akan mendongkrak drastis PAD mereka di masa yang akan datang.
Baca Juga : Satgas KP3 Bangkalan Benarkan Harga Pupuk Subsidi Tak Sesuai HET
“Di masa depan, PAD mereka akan jauh besar. Tetapi untuk membangun itu semua, mereka membutuhkan waktu 20 tahun untuk mendatangkan investor. Jadi kuncinya ada di investor. Semakin cepat kita mendapatkan investor semakin cepat juga kita mewujudkan Bangkalan Sejahtera,” papar Sekda.
Pihaknya juga meminta agar peran pers yang merupakan pilar penting ikut bersinergi dalam pembangunan. Dengan adanya pers, masyarakat akan mengetahui arah kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran. Berita yang disajikan agar juga berimbang. Sebab, kekuatan media ikut andil dalam mempengaruhi investasi di masa depan.
“Peran media bisa memberikan informasi yang positif terhadap iklim investasi. Bangkalan terbuka terhadap investor untuk pembangunan,” terangnya. (rd/fik)
