Apkasi Dorong Pemkab Bisa Segera Bentuk BLUD Khusus Persampahan

oleh -

Banyuwangi, ArahJatim.com – Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan pemerintah dalam rangka perluasan cakupan layanan pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana tercantum dalam kebijakan strategi nasional dan kebijakan strategi daerah, Apkasi bekerja sama dengan PT Systemiq Lestari Indonesia menyelenggarakan Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Sampah melalui webinar dari Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kamis (19/11/2020).

Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan menyampaikan kata pengantar memaparkan bahwa isu persampahan ini memang terkadang kurang menarik dibahas dalam perbincangan, baik secara politik maupun di tingkat pembuat kebijakan, namun nyatanya masalah sampah ini tidak bisa dihindari dan selalu menjadi pekerjaan rumah dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran dari budaya kita.

Bupati Banyuwangi ini menjelaskan, “Forum ini menjadi harapan besar kami di Apkasi akan munculnya good will bagi kita semua, khususnya kepala daerah dan dinas terkait persampahan bahwa ada hal-hal baru yang bisa ditangani bersama-sama. Kalau masalah persampahan ini ditangani secara sistemik ke depan akan banyak hal yang bisa dikerjakan tidak hanya dalam upaya menyelamatkan lingkungan tapi juga membuat tempat kita beraktivitas menjadi lebih menarik.”

Azwar Anas juga menyampaikan jika bicara sektor pariwisata maka tidak akan efektif jika pemandangan sampah masih bertebaran di sembarang tempat.

“Ini momentum untuk mendorong kesadaran bersama, misalnya kawan-kawan bupati bisa memulainya dengan pembahasan di Musrenbangdes maupun Musrenbangkel untuk menyelipkan pembahasan masalah sampah, jadi dalam kesempatan strategis tersebut tidak melulu membicarakan soal pembangunan fisik saja sehingga ke depan akan lebih seimbang,” imbuhnya.

Azwar Anas juga menggarisbawahi bahwa masalah sampah ini membutuhkan komitmen semua pihak. “Komitmen ini bisa diukur melalui dua indikator, pertama direncanakan aksinya dan kedua melalui political budgeting yang untuk APBD 2022 sudah masuk masa pembahasan dan khusus tahun ini meskipun sudah di ujung pengesahan, tapi ini menjadi kesempatan bagi para bupati untuk mendorong dan mengecek apakah persampahan sudah masuk di anggaran dan kalau sudah masuk di anggaran apakah dananya mencukupi atau tidak.”

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch. Ardian yang menjadi pembicara kunci mengakui bahwa saat ini belum banyak pemerintah daerah yang menerapkan BLUD dalam penanganan sampah.

“Ini merupakan peluang bagi pemda untuk mulai memikirkan dengan serius pembentukan BLUD persampahan untuk lebih meningkatkan layanan khusus kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi karena sudah ada payung hukumnya yang jelas,” katanya sambil mengharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan gambaran baru dan pemahaman baru bagi peserta pemkab untuk coba mendorong penerapan BLUD persampahan.