Yuli juga menambahkan ekspektasi publik terhadap PBJ Pemerintah ditandai sebagai trigger untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan melibatkan sektor swasta serta menggerakkan ekonomi lokal dengan merangkul para pelaku UMKM di daerah masing-masing.
“Ekspektasi kedua, pemerintah mampu memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara serta mengurangi celah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa,” imbuhnya.
Atas ekspektasi inilah, pihaknya merespon dengan menyiapkan instrumen digitalisasi PBJ. “Hari ini kami mulai berbenah untuk mengintegrasikan sistem PBJ yang selama ini jalan-jalan sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan agar tujuan dari target e-purchasing, yakni mudah-cepat, transparan, akses pasar luas, tertelusur, pengiriman dan pembayaran terintegrasi dan ada deteksi dini atas transaksi mencurigakan. Kami sedang menyiapkan new platform katalog yang harapannya bisa segera dilaunching dalam tahun ini juga,” kata Yuli.
Senada dengan LKPP, Kementerian Dalam Negeri juga mengapresiasi inisiatif Apkasi menyelenggarakan APN 2023. Mewakili Mendagri yang berhalangan hadir, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam kesempatan memberikan arahan sebelum membuka secara resmi APN 2023, mengatakan bahwa langkah Apkasi melibatkan pihak swasta dalam kegiatan ini patut diacungi jempol.
“Perlu disadari bahwa membangun daerah itu tidak bisa selalu berharap APBD sebagai tulang punggungnya, kita membutuhkan seluruh kekuatan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Maka tugas pemimpin adalah menggerakkan semua potensi tersebut. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategi dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda,” katanya.
Suhajar menambahkan, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memastikan apakah pihak swasta nasional telah mendapatkan cukup perhatian dari para pemimpin dan pengguna anggaran. “Inilah yang kemudian mendasari adanya himbauan agar belanja APBN dan APBD minimal 40%-nya adalah produk dalam negeri. Belanjalah di dalam negeri agar ekonomi nasional bergerak,” katanya.
Suhajar juga menekankan bahwa filosofi PDN, mengacu APBD yang angkanya sekitar Rp.1.200 triliun, di mana kantong terbesarnya ada di pemerintah kabupaten, yakni sekitar Rp.700 triliun. “Misal setengahnya saja dari angka tersebut, maka ada potensi anggaran sekitar Rp.300-400 triliun yang bisa dibelanjakan, dan kalau mereka belanjanya 60% PDN, maka ada perputaran sekitar Rp.200-an triliun pembelian barang dan jasa ke swasta, termasuk juga para UMKM yang berada di kabupaten-kabupaten terpencil sekalipun,” imbuhnya.
Inilah, masih menurut Suhajar, Presiden berharap agar minimal seperempat anggaran pemerintah yang dibelanjakan bisa menghidupkan perekonomian dalam negeri. Ia pun berujar, “Maka apa yang dikerjakan Apkasi menggelar APN 2023 ini patut diapresiasi dan didukung sebagai langkah nyata berkontribusi menggerakkan perekonomian nasional.” (humas apkasi-erkoes)
