Tulungagung. Arahjatim.com. Tidak ada yang perlu diragukan lagi jika masyarakat Indonesia mempercayakan suaranya untuk partai Demokrat dan kader kadernya.
Hal itulah yang disampikan ketua umum partai Demokrat Agus Hari Murti Yudoyono, atau yang lebih dikenal AHY. Kader muda yang dipercaya SBY sebagai komandan partai itu, kembali mengingatkan agar semua kadernya, berpikiran luas, apa yang dilakukan partai adalah semata mata demi kepentingan rakyat Indonesia .
Dalam pidato politiknya, AHY terus memberikan semangat, agar para kader tidak boleh lelah dalam memotivasi, perjuangan partainya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, yang sudah pernah dibuktikan saat SBY menjadi presiden di negeri ini .
“Dalam pembangunan negara, hukum harus jadi panglima. Artinya,segala keputusan, kebijakan dan tindakan harus bersumber pada hukum dan konstitusi.Tidak boleh karena beda arah kepentingan seseorang atau kelompok, boleh dicari cari kesalahanya. Hukum tidak boleh tumpul keatas, tajam kebawah. Tumpul ke kawan tajam ke.lawan. Partai Demokrat terus berjuang , penegakan hukum untuk semua “, petikan ungkapan AHY kepada kader kadernya yang disebarkan lewat media sosial.
Menyikapi hal itu, Adi Toegarisman yang tetap tegak menjalankan perintah pimpinan partai Demokrat, semakin kokoh terus berupaya menjadikan hukum sebagai landasan yang dilengkapi dengan keadilan.
Dalam siaran persnya, Adi koToegarisman, Kamis 18/1/2024,caleg DPR-RI dapil Jatim 6.momor 2,terus komitmen membangun itu semua seperti perintah partai melalui Ketum AHY.
” Jadi tagline saya yang berbunyi ” Hukum yang Berkeadilan ” adalah semata mata pijakan sebagai kader Demokrat yang konsisten dan rela berjuang membangun masyarakat hukum di Indonesia. Oleh sebab itu baik AT maupun AHY, meminta dukungan masyarakat pada 14 Februari nanti, untuk menitipkan suaranya, sehingga Demokrat mampu berkembang sesuai dengan ” Misi ” partai dalam membangun.
Untuk dpt mewujudkan keadilan, maka dibutuhkan beberapa aspek yg harus diujudkan, yaitu adanya Political Will Pemerintah, Sistem hukum yg memadai dan Perangkat Hukum yg profesional .(don1).
