Kediri, ArahJatim.com – Sebagai wujud komitmen terintegrasi dalam menangani permasalahan gizi dan kesehatan masyarakat, Bappeda Kota Kediri menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Aksi Konvergensi Bina Bangda Semester II Tahun 2025 yang dimulai Senin (8/12). Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga Selasa (9/12) ini digelar di salah satu hotel kota, dengan mengundang 20 perwakilan dari OPD terkait yang dapat mengikuti materi secara daring dan luring dari narasumber Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan arahan dalam pengisian dan pemutakhiran data, terutama untuk penyusunan dokumen penurunan stunting. Menurut Kepala Bappeda Fery Djatmiko, keberhasilan program pembangunan – khususnya penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak – sangat bergantung pada kualitas data yang valid dan akurat.
“Melaksanakan pembangunan tanpa didasari data yang benar itu hanya akan menghasilkan trial dan error,” ungkap Fery secara terpisah. Dia menambahkan, pada semester ini pihaknya berfokus memastikan kelengkapan dan validitas data sasaran serta layanan.
Data yang menjadi perhatian meliputi kesehatan ibu dan anak (ibu hamil, nifas, anak 0-59 bulan), layanan gizi (pemantauan pertumbuhan, makanan tambahan, penanganan gizi buruk), serta data lingkungan dan sosial (akses air bersih, sanitasi, JKN, dokumen kependudukan). Semua data tersebut bersumber dari puskesmas, Dukcapil, PLKB, kecamatan, dan kelurahan yang akan menjadi landasan evaluasi kinerja dan perencanaan intervensi mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Fery menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kota Kediri meraih juara 2 tingkat nasional dalam aksi penurunan stunting. Prestasi itu, ujarnya, adalah hasil kolaborasi lintas sektor yang harus dipertahankan.
“Terima kasih kepada Dinas Kesehatan, Dinsos, PUPR, Perkim, kecamatan, dan puskesmas yang telah bekerja keras. Semoga ke depan tidak ada lagi bayi yang lahir dengan stunting,” harapnya.
Di balik keberhasilan itu, Kota Kediri memiliki sejumlah inovasi yang mendapat perhatian nasional. Salah satunya adalah program “satu puskesmas satu dokter spesialis anak” yang kini tengah dilirik Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk diadopsi di daerah lain. Selain itu, kota juga telah mengembangkan aplikasi pendukung pengelolaan data penurunan stunting.
“Kita sudah didatangi Setwapres yang melihat langsung pelaksanaan program dan berencana menerapkannya ke daerah lain,” katanya.
Melalui pendampingan ini, Fery berharap upaya konvergensi penurunan stunting semakin optimal, terarah, dan berbasis data valid, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama ibu dan anak.
