Jakarta, ArahJatim.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, KH. An’im Falachuddin Mahrus, mendesak percepatan penggunaan Bandara DOHO Kediri sebagai embarkasi haji. Desakan ini muncul di tengah rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia adalah Mochamad Irfan Yusuf. Dimana Gus An’im menyampaikan sejumlah sorotan tajam terkait aspek syariah dan kesiapan infrastruktur haji di Jawa Timur.
Kediri Siap, Mengapa Belum Bisa Berangkatkan Jemaah?
Fokus utama yang menjadi perhatian Gus An’im adalah nasib Embarkasi Bandara DOHO Kediri. Meskipun proses survei telah dilakukan, serupa dengan yang dilakukan pada Embarkasi Jogja, ia mempertanyakan mengapa Kediri belum dapat dipastikan beroperasi untuk musim haji tahun 2026.
“Embarkasi Jogja sudah disurvey, embarkasi Kediri juga sudah disurvey. Tapi kenapa Kediri kok belum bisa dipakai untuk embarkasi 2026?” tanya KH. An’im mempertanyakan disparitas keputusan tersebut.
Mendorong Target Operasi Penuh di Tahun 2027
Menyadari urgensi masalah ini, KH. An’im secara tegas mendorong agar Embarkasi Bandara DOHO Kediri dapat resmi beroperasi pada tahun 2027. Permintaan ini bukan tanpa alasan, mengingat tekanan layanan haji di Jawa Timur yang terus meningkat dan tingginya tingkat kesibukan Bandara Juanda di Sidoarjo.
“Harapan kami, Bandara DOHO Kediri ini bisa dipakai untuk embarkasi 2027. Untuk itu kami mohon arahan bagaimana supaya embarkasi DOHO ini benar-benar bisa digunakan,” ujarnya.
Juanda Kian Padat, Kediri Solusi Mendesak
Menurut politisi PKB ini, keberadaan embarkasi baru di Kediri bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Embarkasi DOHO dinilai strategis untuk mendistribusikan jemaah dan mengurangi beban Bandara Juanda yang semakin berat.
“Bandara Juanda itu tidak kalah sibuknya dengan bandara di Jawa Tengah. Karena itu, keberadaan embarkasi di Kediri menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Dorongan kuat dari KH. An’im ini mencerminkan komitmen DPR RI untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih nyaman, efisien, dan sesuai syariah, khususnya bagi ribuan jemaah calon haji dari wilayah Jawa Timur.
