Ternyata Ini Penyebab Langkanya Elpiji Melon Di Kediri

oleh -
Salah satu agen penyalur elpiji (LPG) melon. (Foto: arahjatim.com/das)

Kediri, ArahJatim.com – Kelangkaan gas elpiji (LPG) terjadi di beberapa daerah tak terkecuali di Kota Kediri, akibatnya masyarakat harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tatag Andi Setiawan, Kamis (23/8/2018), salah satu agen gas elpiji yang berada di Jalan Lawu Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Ia mengatakan, bahwa sebenarnya tidak ada pengurangan kiriman stok dari pangkalan.

Namun menurutnya, kelangkaan tersebut terjadi lantaran maraknya penggunaan gas elpiji untuk keperluan di luar kebutuhan rumah tangga.

“Penggunaan elpiji melon itu sudah keluar batas, kalau dulu itu hanya dibuat untuk kebutuhan rumah tangga. Sekarang sudah meluas untuk kebutuhan pertanian, dibuat isi ulang disel dan yang terbaru untuk penghangatan ayam,” ujarnya.

Untuk kebutuhan penghangatan ayam agar tidak mudah mati, Tatag mengaku mengetahuinya dari pengakuan beberapa pembeli yang hendak memborong elpiji yang ada di ruko miliknya.

Bahkan, pembeli tersebut berani membeli dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pertamina yakni sebesar 20 ribu rupiah. Padahal dirinya biasa menjual dengan harga kurang dari 16 ribu rupiah.

“Sudah tiga kali saya didatangi orang yang hendak memborong elpiji ini, tetapi tidak saya perbolehkan karena itu melanggar aturan, dia bawa mobil tetapi di dalamnya berisi elpiji dan itu penuh,” tuturnya.

Ia juga menyayangkan praktek penyelewengan penggunaan elpiji melon tersebut, pasalnya untuk perindustrian sudah diberikan aturan sendiri agar menggunakan elpiji nonsubsidi.

“Itu sebuah kecurangan sebenarnya, tapi apa mau dikata namanya pengusaha kan yang penting untungnya lebih besar,” ucapnya.

Lebih lanjut, Tatag berharap, nantinya pemerintah lebih memperhatikan perihal kelangkaan ini, agar masyarakat tidak mendapatkan kesulitan dalam mencari elpiji melon.

“Regulasi-regulasinya harus lebih diperketat, minimal pemerintah ikut andil dalam mengawasinya,” tutup Tatag. (das)