Rizal Ramli Sebut Omnibus Law Rawan Recidivists Kejahatan Kerah Putih

oleh -

Surabaya, Arahjatim.com – Selama ini kinerja partai politik di Indonesia belum memuaskan bagi perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia. Karena itu pula, kepercayaan publik terhadap partai politik berada pada titik nadir. Hal ini sebenarnya bukan hal yang baru terjadi dan barang tentu bukan hal yang mengagetkan.

Belum lagi ulah berbagai oknum yang terlibat kasus korupsi, masyarakat menganggap selama ini koruptor berangkat dari sebuah partai politik yang mengusungnya. Tidak berlebihan jika kepercayaan mereka terhadap sistem partai berada di ujung tanduk. Ini membuat salah satu pilar utama dari demokrasi tersebut semakin rusak. Lantas, darimana korupsi berawal ?

Mantan Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli mengatakan bahwa praktik korupsi di dalam partai politik itu berawal dari upeti yang terjadi saat pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan presiden (Pilpres). Dalam pemilihan tersebut ia mengungkapkan banyak terjadi tindak kecurangan yang dianggap merugikan rakyat.

“Partai politik umumnya mendapatkan uang dari upeti-upeti dari Pilkada dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Disitulah dimulai ‘Politik Uang’. Cabub, Cagub, Capres tinggal sewa bus2 Parpol, apalagi ada syarat Threshold, itu adalah ‘sekrup pemerasan’ yang menghasilkan demokrasi kriminal !! Itulah mengapa demokrasi di Indonesia tidak membawa kesejahteraan rakyat. Sehabis itu mereka lupakan rakyat, karena sibuk menjadi begal untuk kembalikan uang ke sponsor sewa bus partai & perkaya diri & keluarganya,” ujar Rizal Ramli dalam cuitan di Twitter-nya, @RamliRizal.

Partai-partai, kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, juga mendapatkan setoran selama dirinya berkuasa dalam pemerintahan. Dia mencontohkan misalnya terjadi dalam kasus BLBI, dan e-KTP. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya “begal” dalam sejumlah pembahasan undang-undang yang ujungnya hanya akan mengutungkan diri mereka.

“Selain upeti2 Pilkada & Pilpres, partai2 canggih spt @PartaiGolkar juga menerima uang2 besar saat berkuasa spt kasus BLBI, E-KTP, ‘begal digital’. Dan jika tidak distop, manfaat dari pembahasan `Omni gombal` dan Perpu 1 2020. Pelaksananya: teknokrat2 rakus kuasa yg itu2 saja. Mereka recidivists kejahatan kerah putih,” ujarnya.

Pakar Ekonomi itu mengatakan, ke depan, ada sejumlah pembahasan UU, seperti UU Omnibus Law, harus terus diawasi.

“Itu yg sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi ‘Begal Digital’. @PartaiGolkar yg namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yg rugikan rakyat seperti OmniBus gombal, Begal Digital dan Perpu 2020 yg bakal jadi pintu masuk skandal2 keuangan,” pungkasnya.