3.432 Personil Siap Mengamankan Demo Terkait Penolakan Omnibuslaw Di Surabaya

oleh -

Surabaya, Arahjatim.com – Seiring dengan memanasnya pro dan kontra Omnibuslaw (Cipta Lapangan Kerja) yang dianggap merugikan buruh dan para pekerja, aspirasi mulai bermunculan di kota-kota besar yang gencar ingin menolak Omnibuslaw tersebut, tak terkecuali di Jawa timur.

Polda Jatim akan mengerahkan 3.432 orang personil guna mengamankan demo buruh yang menolak Omnibus Law di Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu (11/3/2020) besok.

Ribuan orang personel itu datangnya dari 2.872 orang personel gabungan Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya, ditambah 560 orang personel Polresta Sidoarjo.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, petugas akan melakukan pengawalan terhadap kedatangan massa di Bundaran Waru, Sidoarjo.

“Kami melakukan pengamanan lokasi jalur yang akan digunakan,” katanya di Balai Wartawan Gedung Humas Mapolda Jatim, Selasa (10/3/2020).

Selain pengawalan, pihaknya juga akan melakukan penyekatan, guna mengantisipasi sejumlah massa yang berangkat menuju titik kumpul di Bundaran Waru, tanpa melengkapi kelengkapan standar keselamatan dalam berkendara.

“Misalnya tidak menggunakan helm, menggunakan jalan yang tidak mestinya. Ini kami akan lakukan persuasif untuk tertib,” tuturnya.

Mengingat banyaknya jumlah massa yang akan berkumpul di kawasan tersebut, pihaknya juga akan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan antara arus pengguna jalan dan massa demonstran.

“Tentunya nanti akan ada rekayasa lalu lintas, maka itu disebarkan dari pihak Lalu Lintas,” ungkapnya.

Sebelumnya, sekira 3.000 orang massa gabungan dari buruh, mahasiswa, dan aktivis akan melakukan demonstrasi di Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu (11/3/2020) besok.

Melalui demonstrasi itu, mereka berencana menggelorakan penolakan terhasap Omnibus Law terutama pada isu Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Habibus mengatakan, massa aksi sengaja memilih lokasi unjuk rasa di Bundaran Waru, pasalnya mereka sudah antipati terhadap pemerintah dan DPRD.

“Kami tidak mau mendatangi pemerintah atau DPRD pada aksi tersebut. Kami sudah tidak ada bahasa percaya kepada mereka,” ujarnya saat di kantor LBH Surabaya, Kamis (5/3/2020) kemarin.

Habibus menganggap, kedua lembaga negara tersebut dinilai tidak tegas dalam menanggapi aspirasi massa.

Tanggung jawab atas protes mengenai omnibus law kerap dilemparkan ke pemerintah pusat.

“Kami hanya membutuhkan sikap dari kepala daerah, atau yang lainnya, bahwa Jatim menolak,” pungkas Habibus.

(fik)