Kediri, ArahJatim.com – Reses anggota DPRD Kota Kediri menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Dalam kegiatan reses yang digelar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, warga menyampaikan beragam aspirasi mulai dari persoalan keberadaan “polisi cepek” di sejumlah persimpangan hingga keberlanjutan Program Quran Masif.
Kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi – Transformasi” tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dan berlangsung di Masjid Al Haramain, kawasan GOR Joyoboyo, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jumat Petang (5/6/2026).
Dalam sambutannya, Imam menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal DPRD, melainkan forum untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan persoalan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
“Kami ingin mendengar langsung dari bapak ibu semua sebagai pelaksana kegiatan di masyarakat. Forum ini menjadi tempat untuk menampung berbagai masukan yang nantinya akan kami sampaikan kepada pihak terkait agar menjadi bahan dalam pembangunan Kota Kediri,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah atau DPRD semata. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan warga.
“Harapannya bukan hanya menyampaikan keinginan, tetapi juga bersama-sama ikut turun tangan agar pembangunan yang kita impikan bisa berjalan lebih baik ke depan,” tambahnya.
Warga Keluhkan Maraknya Polisi Cepek
Salah satu peserta dialog, Junedi, warga Blabak, menyampaikan keluhan terkait semakin banyaknya polisi cepek yang beroperasi di sejumlah perempatan jalan di Kota Kediri.
Ia menilai keberadaan polisi cepek memang membantu sebagian pengguna jalan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan beban tambahan bagi pengendara karena hampir di setiap titik mereka dimintai uang.
“Hari ini hampir di setiap perempatan ada polisi cepek. Di satu sisi membantu, tetapi di sisi lain juga menjadi beban bagi pengendara. Kalau dari rumah sampai ke kota, bisa beberapa kali memberi uang dan jumlahnya cukup besar,” kata Junedi.
Ia juga mempertanyakan legalitas keberadaan polisi cepek dan berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
DPRD Dorong Penguatan Sistem Lalu Lintas
Menanggapi hal itu, Imam Wihdan Zarkasyi mengakui fenomena polisi cepek menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, salah satu solusi jangka panjang adalah penguatan sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan CCTV yang saling terintegrasi untuk mengatur arus kendaraan secara lebih efektif.
Ia menjelaskan bahwa Kota Kediri sebenarnya telah memiliki sejumlah perangkat pendukung lalu lintas. Namun sistem tersebut belum sepenuhnya terhubung sehingga efektivitas pengaturan kendaraan masih belum optimal.
“Ke depan perlu sistem yang lebih terintegrasi sehingga pengaturan arus lalu lintas bisa berjalan lebih baik dan ketergantungan pada pengaturan manual dapat dikurangi,” ujarnya.
Program Quran Masif Dinilai Penting untuk Masa Depan Generasi
Selain persoalan lalu lintas, warga juga menanyakan kelanjutan Program Quran Masif yang hingga kini belum berjalan maksimal meski sebelumnya telah diajukan dan dianggarkan.
Menanggapi hal tersebut, Imam mengatakan program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk mendukung identitas Kota Kediri sebagai kota yang religius dan melahirkan generasi berkarakter.
Ia mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintah daerah menghadapi tantangan akibat menurunnya transfer keuangan dari pusat sehingga sejumlah program harus mengalami penyesuaian prioritas.
“Program seperti Quran Masif sebenarnya memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Namun saat ini pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak seperti infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Imam berharap pemerintah dapat menemukan formulasi yang tepat agar program-program penguatan karakter dan pendidikan keagamaan tetap berjalan.
“Kalau program seperti ini tidak dilakukan secara berkelanjutan, maka bisa berdampak pada kualitas generasi yang akan datang,” tegasnya.
Reses Jadi Sarana Menyerap Aspirasi Masyarakat
Kegiatan reses berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari masyarakat. Aspirasi yang muncul tidak hanya terkait pendidikan, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, infrastruktur, hingga persoalan sosial yang dihadapi warga sehari-hari.
Melalui forum tersebut, DPRD Kota Kediri berharap dapat memperoleh gambaran nyata kondisi masyarakat sehingga kebijakan dan program pembangunan yang disusun ke depan lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat langsung bagi warga. (das)
