Pemuda LIRA Pertanyakan Efektivitas Aplikasi Siroleg Besutan Pemkab Pamekasan

oleh -

Pamekasan, ArahJatim.com – DPD Pemuda LIRA Kabupaten Pamekasan mendatangi Kantor Kabag Perekonomian, Kamis (1/7/2021). Tujuan kedatangan ini adalah untuk melakukan audiensi terkait rencana Bupati Pamekasan yang akan meluncurkan aplikasi Siroleg (Sistem Informasi Rokok Ilegal).

Dengan aplikasi ini, Pemkab Pamekasan berharap dapat menekan peredaran dan produksi rokok ilegal yang marak terjadi di Kabupaten Pamekasan. Untuk melancarkan program ini Pemkab berencana merekrut satu orang informan di tiap desa atau kelurahan.

Ketua DPD Pemuda LIRA Kabupaten Pamekasan, Ach. Yanto mengatakan, program tersebut akan menimbulkan ketidaksepahaman di kalangan masyarakat mengingat sebelumnya pada musim tanam tahun 2020 lalu Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Pamekasan telah mengeluarkan aturan pengawasan pembelian tembakau di tiap-tiap gudang.

“Saat pengurus kami melakukan investigasi ke bawah, kami jarang menjumpai pengawas yang stand by di gudang pada saat itu. Namun Bupati Pamekasan dalam waktu dekat akan mengutus para informan di setiap desa dan kelurahan untuk memburu rokok ilegal yang seakan-akan Indutri Kecil Menegah (IKM) itu musuh terberat pemerintah. Ya tidak begitu lah, yang seharunya bupati lakukan itu fokus pada pembinaannya, itu baru bijaksana terhadap rakyatnya sendiri. Jangan bertindak seakan-akan dirinya itu eksetutor,” ujar Yanto.

Yanto berpendapat, ada aturan regulasi yang seharusnya diprioritaskan oleh Bupati Pamekasan yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan pemanfaatannya harus tepat guna. Adapun pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT yang terbaru tertuang dalam PMK Nomor 206/2020 tentang Komposisi Penggunaan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan terbaru itu disebutkan, 25 persen dari total alokasi DBHCHT tahun berjalan dan sisa tahun sebelumnya wajib digunakan untuk mendukung program pada bidang kesehatan, 15% untuk peningkatan kualitas bahan baku, dan peningkatan keterampilan kerja, 35% harus digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan sisanya sebesar 25% lagi untuk bidang penegakan hukum.

“Tugas utama Bupati Pamekasan ini masih banyak, mulai dari jaminan keselamatan kerja, kesehatan para pekerja di kawasan industri rokok kecil menengah, dan BLT bagi para buruh yang bekerja di IKM. mengingat saat ini kondisi masih dalam masa pandemi covid-19. Saya rasa itu tugas utama Pemerintah Daerah kalau mau membahas DBHCHT,” papar Ach.Yanto.

Adapun rincian pembagian DBHCHT perkabupaten di Madura adalah sebagai berikut: Kabupaten Pamekasan mendapatkan Rp64,5 miliar, Kabupaten Bangkalan Rp15 miliar, Kabupaten Sumenep Rp40 miliar dan Kabupaten Sampang Rp26 miliar.

“Jadi Pamekasan menerima kucuran dana paling banyak karena selain luas areal lahan tembakau paling banyak, juga karena serapan tembakaunya paling bagus, dan secara otomatis kontribusi ke Bea Cukai Madura juga tinggi,” imbuhnya.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Pamekasan, Sri Puji Astutik menjelaskan tugas informan terkait aplikasi Siroleg yang akan dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

“Mereka hanya bertugas memfoto target barang kena cukai (BKC) dan selanjutnya dilaporkan lewat aplikasi Siroleg. Selanjutnya pelaporan itu akan dikumpulkan dan diserahkan ke (kantor) Bea Cukai,” pungkasnya. (ndra)

No More Posts Available.

No more pages to load.