Opini : Petahana Dan Bukan Petahana Dilarang Lakukan Mutasi ASN

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/48961890381_a0900ef6be_b.jpg
Sumarsono (Dok. Pribadi)

Banyuwangi, ArahJatim.com – Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan untuk mengurus daerahnya masing-masing dengan memperhatikan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum Kepala Daerah di daerah masing-masing.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan asas otonomi daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan urusan pemerintah pusat.

Menjelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Lantas, bagaimana jika terjadi kekosongan jabatan?

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, penetapan pasangan calon untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 dijadwalkan pada 8 Juli 2020. Artinya, kepala daerah tidak boleh melakukan rotasi, mutasi atau demosi jabatan ASN terhitung mulai 8 Januari 2020.

Larangan tersebut sebenarnya lebih ditujukan untuk calon Kepala Daerah petahana. Hal itu bertujuan untuk menghindari kebijakan pemerintah yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon nantinya.

Berdasarkan pasal 71 ayat (5) dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan yang bukan petahana dalam Pasal 71 ayat (6) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kita merujuk pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 28 huruf a ditegaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain.

Jika memang terbukti melanggar pasal 28 huruf a Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka, berdasarkan pasal 29 ayat (2) huruf f  yang berbunyi bahwa Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

 

Oleh: Sumarsono (Anggota Bidang Hukum dan HAM Pemuda Pancasila Banyuwangi)