Lumajang, ArahJatim.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini mendatangi warga yang merasa dirugikan oleh penyaluran bantuan sosial dari PKH-BPNT di kantor desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Lumajang.
Kedatangan risma ini setelah mendapatkan laporan dugaan pemotongan dana bansos melalui E-Waroeng desa setempat.
Dalam kunjungan kerjanya ini, Risma berdialog langsug dengan warga didampingi oleh Bupati, Kapolres dan Komandan Kodim 0821 Lumajang. Bahkan, pihaknya juga mengajak salah penyidik dari Bareskrim Mabes Polri untuk membantunya menangani kasus dugaan pemotongan bansos.
“Saya sengaja mengajak pak Eka dari Bareskrim agar memudahkan kita menemukan dugaan pelanggaran pidananya, sebab untuk ranah itu kami tidak memiliki kewenangan dan keahlihan,” ungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini di hadapan penerima manfaat PKH-BPNT di Lumajang, Sabtu (28/8).
Ia bahkan mengancam akan melakukan proses etik, jika tenaga pendamping atau unsur dari kementeriannya terbukti terlibat dalam dugaan kasus bansos ini.
“Saya tidak pernah melindungi staf saya, termasuk tenaga pendamping jika memang terbukti makan akan kami proses etik,” tambah Risma.
Selain dugaan kasus pemotongan bansos, Mensos juga mendapatkan laporan soal dugaan monopoli pengadaan salah satu item sembako yang dilakukan oleh eks pegawai bank mitra ke sejumlah E-Waroeng binaannya.
Bahkan, ia meminta pimpinan bank untuk memberikan warning terhadap terduga mantan pegawainya itu, sebab proses pengadaan item sembako itu dilakukan dengan menggunakan jejaring saat ia menjabat sebagai karyawan bank, termasuk jejaring tenaga pendamping PKH.
“Tidak bisa kemudian ada koneksi itu, saya gak mau loh pak kalau gitu karena itu menjadi salah satu penyebab masalah bansos, jadi tolong diperhatikan ya pak,” pintanya pada salah satu pejabat Bank BNI Lumajang.
Seusai melakukan dialog dengan warga, menteri sosial langsung melanjutkan kunjungan kerjanya, sebelum akhirnya kembali ke kantor Kementerian Sosial.
Sebelumnya ratusan warga di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, mengeluhkan dugaan pemotongan dana bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga dilakukan oleh oknum pengelola E-Waroeng maupun ternaga pendamping PKH. (Rokhmad)
