KPK Masih Menemui Jalan Buntu Menetapkan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka Kasus Suap PAW DPR

oleh -
Hasto Kristiyanto

Jakarta, Arahjatim.com – KPK kembali melakukan pemerikasaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang juga menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks Caleg PDIP Harun Masiku. Hasto dikonfirmasi oleh KPK terkait isi percakapan dalam barang buku elekronik yang disita KPK dalam perkara tersebut.

“Hari ini kita kembali periksa Pak Hasto Kristiyanto sebagai saksi selaku Sekjen PDIP di mana pemeriksaan hari ini merupakan pendalaman pemeriksaan sebelumnya dan lebih fokus kepada terkait konfirmasi isi dari barang bukti elektronik isi, isi barang elektronik,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020).

Namun ali enggan menjelaskan lebih detail soal isi dari barang bukti elektronik yang dikonfirmasi keĀ Hasto. Menurutnya, nantinya hal itu akan dibuka dengan jelas dalam persidangan.

“Mengenai detail isi, apa percakapan isi dari barang elektronik tersebut tentu tidak bisa kami sampaikan secara detailnya. Tapi nanti di persidangan tentu akan dibuka seluas-luasnya oleh jaksa penuntut umum yang akan menyidangkan perkara keempat tersangka ini,” ucap Ali.

KPK juga turut memeriksa petugas keamanan kantor Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, petugas keamanan tersebut diketahui bernama Nurhasan, Nurhasan diperiksa KPK menjadi saksi untuk tersangka kasus penyuapan yang melibatkan Wahyu Setiawan.

“Termasuk saksi terakhir Pak Nurhasan, penjaga atau tenaga keamanan di Kantor Hasto, begitu juga itu juga mengonfirmasi beberapa percakapan dan komunikasi melalui barang bukti dan elektronik,” sebut Ali.

Setelah diperiksa KPK, Hasto menyebut sebenarnya PDIP memiliki legalistas mengajukan Harun Masiku sebagai pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Menurutya, pengajuan Harun Masiku sebagai PAW anggota DPR itu mengacu pada undang-undang dan keputusan Mahkamah Agung (MA).

“Semua berangkat dimana PDIP memiliki legalitas berdasarkan aturan Undang-Undang dan juga dikuatkan oleh keputusan MA dan fatwa MA terhadap penetapan calon anggota legislatif terpilih. Dan kami menjalankan itu sebagai bagian dari keputusan partai,” kata Hasto di KPK.

Kasus ini bermula dari keinginan PDIP mengganti anggota DPR dari fraksinya, Riezky Aprilia, dengan Harun Masiku. Suap kepada Wahyu dilakukan untuk memuluskan proses itu. Sebab, permohonan pergantian yang diajukan PDIP dua kali ditolak rapat pleno Komisioner KPU pada 31 Agustus 2019 dan 7 Januari 2020.

Dengan kasus penyuapan tersebut, Hasto diduga berperan sebagai sumber dana suap yang didukung oleh Saeful Bahri, Harun Masiku, dan Agustiani Tio Fridelina. Hingga kini kasus masih terus berlanjut dan KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dari orang-orang terdekat Hasto, termasuk sang Komisioner Wahyu Setiawan.