Malang, ArahJatim.com – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kota Kediri saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Rabu (19/11/2025), di Harris Hotel and Conventions Malang.
Dalam forum tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor demi memastikan seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan dan sektor informal, mendapatkan perlindungan menyeluruh.
“Upaya ini tidak mungkin diwujudkan sendiri. Kita membutuhkan kerja sama yang solid antara OPD, kecamatan, kelurahan hingga instansi vertikal seperti BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Mencegah Kemiskinan Baru Lewat Jaminan Sosial
Mbak Wali memaparkan bahwa salah satu fokus besar Pemkot Kediri saat ini adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan data berbasis kelurahan. Ia menilai, risiko munculnya kemiskinan baru sangat tinggi ketika tulang punggung keluarga mengalami musibah tanpa jaminan sosial.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar administrasi kepesertaan. Ia adalah tameng ekonomi keluarga,” ujarnya.
Dengan manfaat seperti pengobatan tanpa batas untuk kecelakaan kerja dan santunan kematian sebesar Rp42 juta, menurutnya program ini mampu melindungi masyarakat dari goncangan ekonomi serius.
Di lapangan, masih banyak kelompok pekerja rentan seperti pemulung, tukang becak, buruh harian lepas, PKL, pekerja disabilitas, pengambil sampah, hingga pekerja sosial keagamaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal kelompok ini memiliki tingkat risiko ekonomi paling tinggi.
Siapkan SDM Hadapi Transformasi Ekonomi
Selain isu perlindungan sosial, Mbak Wali juga menyoroti pentingnya kesiapan Kota Kediri menghadapi transformasi ekonomi kawasan.
Penguatan sektor ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas SDM di kelurahan, serta percepatan visi Kediri Mapan menjadi bagian dari strategi besar pembangunan kota.
“Seluruh proses pembangunan ini membutuhkan jaring perlindungan sosial yang kuat agar berjalan inklusif,” tandasnya.
Dorong Keselarasan Langkah Antar-Instansi
Melalui FGD ini, Wali Kota Kediri berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dan merumuskan strategi bersama demi meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Target UCJ 59,27% pada tahun 2025 bukan sekadar angka, tetapi representasi keluarga-keluarga yang hidup lebih aman dan sejahtera,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri Ferry Djatmiko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Hery Purnomo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri Muhamad Abdurrohman Sholih, jajaran Kepala OPD, camat se-Kota Kediri, serta para tamu undangan.
