Kasus ITE Diberatkan Narkoba, JPU Berdalih “Human Error In Typing”

oleh -

Bangkalan, Arahjatim.com – Berkas perkara sidang tuntutan kasus Undang-Undang ITE yang menimpa aktivis Komite Anti Korupsi (KAKI) yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negri (Kejari) Bangkalan kepada Moh. Hosen (Terdakwa) tak sesuai dengan kasus yang menimpanya.

Pasalnya kasus yang menimpa Moh. Hosen merupakan penyalahgunaan intormasi elektronik yang diduga mencemarkan nama baik dari Wakil Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan melalui status akun Facebooknya beberapa waktu yang lalu.

Pada sidang tuntutan, terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 juncto pasal 27 ayat 3 tahun 2016 tentang informasi elektronik selam 6 bulan pidana karena dinialai sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Baca juga : Aktivis KAKI Dituntut Enam Bulan Penjara Akibat Cuitan di Facebook

Lucunya, surat tuntutan yang diberikan JPU kepada Terdakwa usai jalannya persidangan sangat jauh dari kasusnya. Kasus UU ITE yang memberatkan Terdakwa dinyatakan “perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam “Pembinaan Generasi Muda terhadap Pemberantasan Narkoba” hal itu sangat menyimpang jauh seakan dipaksakan dalam membuat tuntutan.

Menanggapi hal itu Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Bangkalan, Choirul Arifin SH, berdalih karena sistem yang dijalaninya sekarang merupakan sidang secara online atau virtual.

“Setelah pembacaan tuntutan itu biasanya hakim minta lewat email karena jauh. Juga pihak-pihak yang lainnya dikasih lewat email softcopynya,” katanya saat di konfirmasi.

Dirinya menambahkan bahwa sudah dikonfirmasi dengan jaksanya bahwa tuntutannya sudah siap. Akan tetapi yang diberikan terhadap terdakwa merupakan konsep yang awal.

“Yang sudah jadi sudah ada setelah dicek. Kalau yang dibacakan di persidangan sudah bener dan sudah sesuai. Subtansinya tetap sama dari awal analisa yuridis di sana ada unsur-unsur tindak pidana ITE bukan Narkoba,” tambah Choirul.

Menurutnya kasus UU ITE yang menimpa Moh. Hosen tidak mungkin disangkutpautkan dengan Narkoba dan sudah jelas di fakta persidangan yang dibahas sesuai dengan ITE.

“JPU nanti di sidang berikutnya pasti akan menyampaikan kepada majelis hakim meski yang diucapkan secara lisan sudah bener tapi hardcopynya ternyata ada kekeliruan tetap akan disampaikan di sidang berikutnya. Toh nanti pasti akan dituangkan di pledoi dan kita ada hak balas, ada jawaban-jawaban kita,” papar Choirul.

Sementara itu JPU Kejari Bangkalan, Aditya Yuana SH. Mengaku kesalah salinan berkas tuntutan UU ITE Moh. Hosen memang Human Error In Typing.

“Human error dari saya dan sudah disiapkan dua konsep. Yang konsep pertama udah terlanjur saya print ke staf, sedangkan konsep yang sudah diperbaiki yang saya bacakan ternyata yang dikasihkan yang salah,” akunya.

Aditya kembali menambahkan, sidang yang dijalaninya pada saat itu ada delapan persidangan. Maka dari itu berkas yang diberikan kepada Terdakwa ITE secara cepat-cepat dan baru menyadarinya setelah sore harinya.

“Konsepnya sudah ada, yang di email ke penasehat hukumnya dan majelis hakimnya sudah yang bener softcopy sedangkan hardcopynya menyusul,” imbuhnya.

Dilain pihak Advokat Arif Sulaiman SH, dalam perkara ini menilai bahwa jaksa secara profesionalitas tidak menguasai materi dalam persidangan.

“Jaksa ini tidak menguasai dalam arti dalam mebuktikan saudara Hosen, kan begitu. Kalau jaksanya meng-copy paste dan kesalahan untuk melepo jangan seperti itu, jaksa harus sudah siap sebelum membacakan tuntutan,” tutupnya. (fat/rd)