Aktivis KAKI Dituntut Enam Bulan Penjara Akibat Cuitan di Facebook

oleh -
Proses sidang tuntutan kepada Moh Hosen dilakukan secara virtual (Foto:Arahjatim/fat)

Bangkalan, ArahJatim.com – Kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE yang menimpa aktivis Komite Anti Korupsi (KAKI) Moh Hosen tengah memasuki sidang tuntutan, Rabu (3/6/2020). Hosen dituntut 6 bulan penjara akibat dari cuitan di status Facebooknya yang dianggap merugikan nama baik Wakil Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan Dr Farhat Surya Ningrat.

Sidang tuntutan yang dilakukan secara virtual di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya SH menyatakan terdakwa Moh Hosen bersalah karena dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

“Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut saudara Moh Hosen bersalah sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 tahun 2016 tentang informasi elektronik,” kata Aditya saat membacakan tuntutan.

Dalam sidang putusan tersebut Moh Hosen dituntut pidana penjara selama 6 bulan. Tuntutan tersebut terbilang ringan karena pelapor memberikan keterangan bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi serta sikap sopan selama persidangan.

“Saksi pelapor Dr Farhat memberikan pernyataan yang meringankan sanksi terdakwa bahwa saudara Hosen sudah beriktikad baik dengan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi,” papar Aditya.

Jaksa memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dan barang bukti berupa screnshoot dari cuitan akun Facebook atas nama Moh Hosen tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan bukti handphone merk Samsung s7 warna gold dikembalikan pada saksi atas nama Nur Faidah, sedangkan vivo v15 pro warna biru dikembalikan pada terdakwa.

Terdakwa Moh Hosen yang diwakili oleh penasehat hukumnya mengajukan pembelaan.

“Kami meminta waktu untuk mengajukan pembelaan selama dua minggu majelis Hakim,” pintanya pada Hakim melalui video virtual.

Namun majelis Hakim M Baginda Rajoko Harahap SH,MH memberikan waktu pada penasehat hukum terdakwa selama satu minggu untuk mengajukan pledoi.

Baca juga : Supermarket Tutup Pasca Karyawan Terpapar Covid-19

Sementara itu, terdakwa Moh Hosen mengaku tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya Yuana, SH Bangkalan terhadap dirinya terkesan dipaksakan. Pasalnya, kasus yang menimpanya terkait Undang-Undang ITE yang diduga mencemarkan nama baik Wakil Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan tidak ada sangkut paut dengan kasusnya tetapi dikaitkan dengan Narkoba.

Dalam salinan surat tuntutan yang diberikan usai persidangan atas nama Moh. Hosen, Nomor Reg. Perkara : 08/BKL/01/2020. Terkesan dipaksakan untuk mempidanakan dirinya.

“Saya bingung, kasus saya UU ITE, kenapa isinya disangkut pautkan dengan narkoba,” ujarnya singkat pada wartawan.

Bukan tanpa alasan kebingungan Moh. Hosen tersebut. Isi dalam surat tuntutan tersebut terdapat hasil pemeriksaan sampel atau contoh barang bukti secara laboratories dari berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium forensik cabang Surabaya yaitu satu klip sabu dalam bungkus klip kecil berat netto 0,115 gram.

Hosen kembali menambahkan, bahwa dalam persidangan yang berlangsung Rabu siang secara virtual di Kejari Bangkalan tersebut tidak dibacakan hal yang memberatkan, hanya saja yang dibacakan yang meringankan.

“Saya tahunya setelah menerima salinan ini, setelah dibaca kok banyak yang janggal. Sampai disangkut pautkan dengan narkoba,” tambahnya.

Dirinya merasa dicurangi terkait tuntutan yang dilayangkan JPU kepadanya. Sebab kasusnya ITE tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Narkoba seperti yang tertera di salinan tuntutan. (fat/rd)