Kediri, ArahJatim.com – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, memantik perhatian publik dengan menyoroti akar masalah baru dalam upaya penurunan angka stunting. Dalam Rembuk Stunting terbaru, Mas Dhito secara tegas menyatakan bahwa instrumen yang menyebabkan angka stunting sulit turun bukan lagi sekadar gizi buruk, melainkan masalah kebersihan air dan sanitasi yang buruk.
”Salah satu penyebab utama bukan lagi gizi yang buruk, melainkan kadang warga kurang peduli terhadap kebersihan air,” ungkap Mas Dhito, Selasa (28/10/2025)
Ia kemudian menginstruksikan para camat untuk segera melakukan update data, khususnya menyasar warga di Desil 1, 2, 3, dan 4, yang merupakan kategori keluarga miskin. Ironisnya, banyak dari mereka masih kurang higienis dan bahkan tidak memiliki jamban, padahal Pemkab Kediri tengah gencar menargetkan status Open Defecation Free (ODF).
Dari 21% Menuju Nol: Perjuangan Belum Usai
Meskipun angka stunting di Kabupaten Kediri terus menunjukkan tren penurunan dari 21% sempat turun ke 18%, lalu 13%, dan kini berada di angka 8%, Mas Dhito merasa belum puas.
”Penurunan angka stunting terjadi, tapi hanya 0,46%, bagi saya kurang signifikan,” tegasnya.
Bupati muda ini memasang target yang sangat ambisius: menekan angka stunting hingga 5% atau di bawahnya dalam 1-2 tahun ke depan, dan berharap angka stunting bisa mencapai 0% sebelum masa jabatannya berakhir.
Penghargaan Terbaik dan Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk mewujudkan target ini, Mas Dhito telah menugaskan dua fokus utama kepada Wakil Bupati sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Hj. Dewi Maria Ulfa (Mbak Wabup): penurunan stunting dan penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Di sisi lain, Mbak Wabup memboyong kabar gembira. Ia menyampaikan bahwa berkat dukungan penuh dari Bupati, Kabupaten Kediri berhasil meraih kategori terbaik dalam percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten se-Jawa Timur. Penghargaan bergengsi ini diterima pada bulan Juli lalu di Surabaya.
Wabup Dewi Maria Ulfa juga mengonfirmasi data penurunan saat ini, yakni sebesar 0,46%, membawa angka stunting ke posisi 8,04% dari sebelumnya 8,16%.
Peran Babinsa dan Babinkamtibmas Ditingkatkan
Kedua pimpinan daerah ini sepakat bahwa penurunan stunting memerlukan kolaborasi total. Intervensi tidak bisa hanya menjadi beban Pemerintah Kabupaten atau Dekades, melainkan harus melibatkan instansi vertikal seperti Babinsa dan Babinkamtibmas, mengingat kondisi dan permasalahan stunting di setiap daerah sangat beragam.
Mas Dhito juga menyoroti masalah akurasi data, di mana banyak kasus stunting hanya turun tipis karena adanya pergerakan warga yang pindah-pindah lokasi pemeriksaan, sehingga data menjadi tidak akurat.
”Hal-hal ini harus kita perbaiki. Semua harus bekerja sama secara kolaboratif,” pungkas Mas Dhito, menegaskan komitmen Pemkab Kediri untuk mewujudkan generasi emas bebas stunting. (das)
