Gapasdap: Pembatasan Penumpang dan Kendaraan Melanggar Permenhub

oleh -
Ketua Dewan Pembina Gapasdap, Bambang Haryo Soekarno saat melihat langsung kondisi penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kamis (7/5/2020). (Foto: arahjatim.com/ful)

Banyuwangi, ArahJatim.com – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menolak adanya pembatasan atau larangan penumpang kapal feri yang beroperasi di penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan Gilimanuk Bali.

Menurut Ketua Dewan Pembina Gapasdap, Bambang Haryo Soekarno, larangan tersebut  merupakan bentuk pelanggaran undang-undang. Sebab, jika mengacu pada undang-undang, fungsi angkutan penyeberangan sejatinya tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai infrastuktur jembatan penghubung antarkota maupun Provinsi.

Baca juga:

“Pembatasan atau larangan penumpang kapal penyeberangan di pelabuhan Ketapang-Gilimanuk yang sempat diberlakukan selama pandemi Covid-19 adalah sebuah pelanggaran undang-undang,” kata Bambang Haryo saat melihat langsung kondisi penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kamis (7/5/2020).

Bambang menambahkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 104 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelayaran.

“Ketika semua kendaraan boleh melintas di jalan raya, seharusnya semua kendaraan juga tetap diperbolehkan melewati angkutan penyeberangan. Pembatasan atau larangan penumpang maupun kendaraan tidak boleh terjadi,” tambah Bambang Haryo Soekartono.

Gapasdap pusat meminta kepada seluruh perusahaan yang bernaung untuk tetap melaksanakan undang-undang, dan tetap mengangkut penumpang maupun seluruh kendaraan, agar Gapasdap tidak ikut serta melanggar ketentuan undang-undang yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. (ful)