FPB Minta Pemkab Banyuwangi Tidak Melepas Saham di PT Merdeka Copper Gold

oleh -

Banyuwangi, ArahJatim.com – Tuntutan sejumlah pihak kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melepas kepemilikan saham di PT. Merdeka Copper Gold (PT. MCG) dipertanyakan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Pondok Bahagia (FBB).

“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Banyuwangi, ingin mempertanyakan urgensi dan argumentasi usulan Pemkab Banyuwangi melepas sahamnya di induk perusahaan tambang emas Tumpang Pitu,“ ucap Ketua FBB, Heru Prastista saat menggelar siaran pers, Jumat (19/6/2020).

Heru menambahkan, karena saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG merupakan investasi rakyat, dan bentuk keikhlasan mereka, atas terganggunya habitat alam, sosial dan lingkungan sekitarnya selama operasi pertambangan berlangsung.

“Operasi pertambangan diprediksi bisa 60 tahun jika dilakukan pemulihan ,“ jelas Heru.

Dalam siaran persnya FBB telah melakukan kajian dan penyelidikan, hasilnya menemukan dugaan ketidakbenaran atau kejanggalan proses hibah saham PT MCG kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar 10 persen non-dilusi dari seluruh modal PT.MCG.

“Apa yang disampaikan Bupati kepada publik, bahwa Pemkab menerima golden share atau saham istimewa yang diberikan secara hibah dari PT. MCG yang sebelumnya bernama PT Merdeka Serasi Jaya sebesar 10 persen non-dilusi, tidak seluruhnya benar,“ ungkapnya.

Ketidakbenaran itu terbukti dari fakta yang saat ini terjadi, saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG semakin tergerus hingga angka 5,23 persen. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan sampai berakhirnya operasi produksi pertambangan, saham Pemkab akan tersisa 2 persen.

“Saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG bisa mencapai titik nol sekian persen, jika induk perusahaan tambang secara bertahap terus menambah nilai modal dasar dan modal disetor hingga terpenuhi,“ jelasnya.

Kemudian dampak lain atas terdelusinya saham Pemkab Banyuwangi dari 10 persen yang saat ini menjadi 5,23 persen adalah timbulnya kerugian materi dan non materi. Secara materi Pemkab mengalami opportunity loss (hilangnya keuntungan) sebesar 4,77 persen.

“Jika dikonversi dengan harga saham saat ini, nilai kerugiannya hampir 1,4 triliun rupiah,“ tegas Heru.

Sedangkan kerugian non materinya, Pemkab Banyuwangi kehilangan hak istimewanya di antara pemegang saham utama PT. MCG, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT MCG, dan selanjutnya Pemkab Banyuwangi hanya ditempatkan sebagai pemegang saham ritel, yakni pemegang saham skala kecil dan bukan lagi sebagai bagian dari penentu kebijakan perusahaan.

Semua fakta dan skema hipotesa kami duga telah diketahui Bupati Banyuwangi, bahkan sebelum dilakukannya Initial Publik Offering (IPO) atau penawaran perdana saham PT MCG menjadi public company, sebagaimana pendapat dari segi hukum atas perseroan dalam rangka penawaran umum saham perdana, yang disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah and partners tertanggal 8 juni 2015.

“Seluruh fakta dan skema hipotesa, Bupati banyuwangi kami duga sudah mengetahui bahkan sebelum dilakukanya penawaran perdana saham,“ jelas Heru.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan dasar-dasar regulasi yang mendukung hipotesa, FPB mendesak DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk tidak menjual sebagian maupun seluruh kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG. Meminta DPRD melakukan penyelidikan secara komprehensif, dan yuridis atas perjanjian hibah saham 10 persen non-dilusi hingga menjadi terdilusi.

Meminta Bupati Banyuwangi secara terbuka mempertanggungjawabkan semua pernyataan atau statement saham hibah golden share 10 persen non-dilusi di banyak media. Karena kenyataannya tidak sesuai dengan fakta sehingga berdampak timbulnya potensi kerugian hampir 1,4 triliun yang seharusnya didapatkan oleh rakyat Banyuwangi.

DPRD, dan Bupati Banyuwangi untuk melakukan upaya-upaya kepada PT MCG, sehingga rakyat dapat menikmati secara nyata investasi mereka yang diwakili Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan yang telah disampaikan bahwa saham hibah golden share sebesar 10 persen non-dilusi. (ful)