Kediri, ArahJatim.com – Komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi para calon jemaah haji terus dimatangkan sejak dini. Bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kamis (30/7/2026), digelar Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027.
Kegiatan kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang tampak antusias mengikuti jalannya diskusi.
Langkah percepatan sosialisasi dan persiapan ini sengaja dilakukan jauh-jauh hari agar kualitas pelayanan jemaah, baik selama berada di tanah air maupun saat berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, bisa berjalan lebih optimal.
Fokus Khusus Kementerian Haji dan Umrah RI
Anggota Komisi VIII DPR RI asal Lirboyo, KH. An’im Falachuddin Mahrus (Gus An’im), menjelaskan bahwa dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri secara khusus, penyelenggaraan ibadah haji kini diharapkan bisa jauh lebih terfokus.
“Persiapan sengaja dilakukan lebih awal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Konsentrasi Kementerian Haji ini sekarang khusus mengurus haji dan umrah, sehingga servis—baik di tanah air maupun koordinasi dengan Pemerintah Saudi—akan jauh lebih maksimal,” ujar Gus An’im di sela-sela acara.
Memperketat Syarat Istitha’ah Kesehatan Jemaah
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian utama dari evaluasi pelaksanaan haji sebelumnya adalah aspek kesehatan atau istitha’ah jemaah. Gus An’im menekankan pentingnya seleksi dan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat agar jemaah yang berangkat benar-benar siap secara fisik.
- Evaluasi Angka Kematian: Pada penyelenggaraan haji lalu, angka jemaah yang meninggal dunia mencatatkan angka 316 orang (turun jika dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai sekitar 400 orang).
- Syarat Fisik: Meskipun menunjukkan perbaikan, angka tersebut tetap menjadi catatan evaluasi penting agar pengetatan syarat kesehatan istitha’ah bisa meminimalkan keluhan dari Pemerintah Arab Saudi terkait jemaah rentan usia tua/sakit.
Menampung Keluhan dan Usulan Masyarakat
Selain menyampaikan program kerja terbaru, forum sosialisasi ini juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka untuk menyerap aspirasi warga.
- Edukasi & Manasik: Menyiapkan fisik serta pemahaman manasik calon jemaah secara matang.
- Serap Aspirasi: Menampung masukan, keluhan, serta pengalaman jemaah haji sebelumnya untuk dijadikan bahan evaluasi peraturan dan regulasi di Kementerian Haji.
Peluang Emas Bandara Dhoho Kediri (DHX) Jadi Embarkasi Haji & Umrah
Kabar menggembirakan juga datang terkait pemanfaatan Bandara Dhoho Kediri (DHX). Bandara berstatus internasional ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi embarkasi penerbangan haji dan umrah mendatang.
Gus An’im menyampaikan optimisme tinggi terkait kesiapan infrastruktur tersebut:
- Sinergi Pemerintah: Adanya niat baik bersama antara Kementerian Haji, Pemerintah Kabupaten Kediri, serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan tinjauan lapangan dari Pemerintah Arab Saudi.
- Cakupan Wilayah: Diharapkan mampu melayani 10.000 hingga 11.000 jemaah haji yang berasal dari 11-12 kabupaten/kota di sekitar Kediri, seperti Nganjuk, Tulungagung, Ponorogo, Madiun, Magetan, hingga Bojonegoro.
- Dampak Ekonomi: Pemanfaatan Bandara Dhoho untuk penerbangan haji dan umrah diproyeksikan bakal membangkitkan ekosistem UMKM dan perekonomian warga Kediri secara luas.
Rencana Renovasi Fasilitas Mabit di Mina
Terkait dengan kebutuhan dana taktis dan investasi pengembangan fasilitas dari Pemerintah Arab Saudi di wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Gus An’im mengungkapkan adanya rencana perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.
“Diharapkan ada renovasi total di Mina, mulai dari kapasitas tenda penginapan—termasuk wacana tenda bertingkat—hingga penambahan jumlah kamar mandi agar jemaah bisa beribadah dengan lebih nyaman,” tambahnya.
10 Rekomendasi Evaluasi Layanan Armuzna
Di tempat yang sama, perwakilan dari Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah RI, Fathurrahman, menyampaikan bahwa pihak kementerian telah menyusun langkah strategis berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- Terdapat 10 rekomendasi utama yang difokuskan pada perbaikan layanan di kawasan Armuzna.
- Layanan Mina menjadi prioritas paling krusial mengingat keterbatasan luas wilayah geografis Mina jika dibandingkan dengan Arafah.
Melalui sosialisasi sejak dini, Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI berharap penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 dapat berjalan lebih aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia.
