​Tulungagung, ArahJatim.com – Peta politik dan birokrasi di Kabupaten Tulungagung terus mengalami guncangan pasca operasi senyap yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, sorotan tertuju pada efektivitas kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang dikabarkan menghadapi tantangan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
​Pasca OTT KPK: Transisi Kepemimpinan di Ujung Tanduk
​Drama di Tulungagung bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati non-aktif, Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat malam, 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp335 juta terkait dugaan kasus pemerasan.
​Guna menjaga stabilitas roda pemerintahan, Pemerintah Pusat bergerak cepat dengan menunjuk Wakil Bupati Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati. Namun, langkah ini ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Muncul isu miring mengenai “pembangkangan” halus di level birokrasi.
​Kritik Tajam Eko Puguh: Tulungagung Sedang “Ruwet”
​Tokoh masyarakat sekaligus akademisi, Eko Puguh Prasetyo, melontarkan kritik pedas terkait kondisi terkini di Tulungagung. Pria asal Desa Karangrejo ini menilai dinamika pemerintahan saat ini sedang dalam kondisi stagnan atau “ruwet”.
​”Sebagai warga Tulungagung, wajar jika saya bertanya kepada Plt Bupati. ‘Brow, iki piye Tulungagung kok adem-adem ae? Lha endi beritamu kok ndak enek?’” ujar Eko Puguh menirukan pertanyaannya kepada Ahmad Baharudin, Rabu (6/5/2026).
​Menurut Eko, jawaban yang diterima justru mengejutkan. Pihak Plt Bupati seolah enggan terlalu menonjolkan diri dengan prinsip “pokoknya jalan” demi menjaga ketenangan suasana.
​Isu Kepala Dinas “Emoh” Diperintah
​Persoalan inti yang mencuat dari pertemuan tersebut adalah adanya dugaan ketidaksinkronan antara Plt Bupati dengan jajaran Kepala Dinas. Eko Puguh mengungkapkan adanya “curhatan” dari Ahmad Baharudin yang merasa kesulitan menggerakkan para pembantunya di birokrasi.
​”Kabarnya para Kepala Dinas ini sulit diperintah, sehingga membuat Plt Bupati merasa pusing (mumet). Hal ini bisa dikonfirmasi langsung kepada Ahmad Baharudin apa maksud di balik curhatan tersebut,” tegas Eko.
​Dugaan sabotase birokrasi ini disinyalir merupakan residu dari pola kepemimpinan sebelumnya. Eko Puguh menyimpulkan bahwa sejak Ahmad Baharudin menjabat sebagai Wakil Bupati, banyak Kepala Dinas yang enggan hadir dalam acara yang dipimpinnya. Budaya lama tersebut disinyalir terbawa hingga saat ini meskipun statusnya telah menjadi Plt Bupati.
​Warning 100 Hari Kerja: Layanan Publik Jadi Taruhan
​Meskipun saat ini masyarakat masih memberikan toleransi karena masa transisi, Eko Puguh memberikan peringatan keras. Jika kondisi “boikot” terselubung ini terus berlanjut hingga 100 hari kerja tanpa ada perubahan sikap dari para pejabat pemkab, maka pelayanan publik akan menjadi korbannya.
​”Kalau kejadian ini berlarut-larut, ini akan sangat merugikan layanan terhadap kepentingan masyarakat. Ini bahaya,” pungkasnya.
​Hingga berita ini diturunkan, redaksi telah mencoba melakukan konfirmasi melalui kontak telepon maupun pesan singkat kepada Plt Bupati Ahmad Baharudin terkait pernyataan “Kepala Dinas sulit diperintah” tersebut, namun belum mendapatkan respon resmi. (don1)
