Kediri, ArahJatim.com — Di tengah riuh suara mesin alat berat dan kepulan debu pembangunan di kawasan Jalan Mayor Bismo, isu miring mengenai tersendatnya proyek strategis nasional (PSN) jalan tol dan akses penghubung Bandara Dhoho Kediri akhirnya terjawab.
Menepis kabar burung yang menyebut proyek terhenti atau mangkrak, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menggelar jumpa pers bersama dengan Pihak Konsultan Manajemen Proyek dan Pengawasan langsung di lokasi pengerjaan, Jumat (31/7/2026) siang pukul 14.00 WIB.
Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak berdiri berdampingan untuk menegaskan satu fakta penting di hadapan awak media: pembangunan fisik di lapangan terus berjalan aktif dan tidak pernah terhenti.
Pemkot Kediri: Kami Mendukung, Tapi Wajib Tertib Aturan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri, Ir. Endang Kartika Sari, ST, MM, meluruskan anggapan bahwa Pemkot Kediri sengaja menghambat perizinan pemanfaatan lahan tahap berikutnya. Menurutnya, langkah kehati-hatian Pemkot murni dilakukan demi menjaga aset daerah dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Endang membeberkan bahwa izin tahap pertama untuk 36 bidang lahan Pemkot sebenarnya sudah terbit sejak lama. Namun, proses penggantian lahannya hingga kini belum direalisasikan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
”Prinsip kami satu: Pemkot Kediri tidak pernah menghambat pembangunan jalan tol. Teman-teman wartawan bisa melihat sendiri di lokasi, proyek tetap berjalan,” tegas Endang. “Namun, kalau kami didesak mengeluarkan izin baru lagi untuk tahap kedua, tentu belum bisa. Nanti malah menyalahi aturan, wong kewajiban penggantian lahan yang kemarin saja belum diselesaikan oleh BUJT.”
Dilema Perlindungan Lahan Pertanian dan Aset Daerah
Selain persoalan ganti rugi aset, pembahasan pelik lainnya adalah mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sesuai aturan Kementerian ATR/BPN, penggantian lahan pertanian beririgasi aktif harus berupa lahan setara di wilayah administratif Kota Kediri, dengan skema penggantian hingga 3 kali lipat dari luas terdampak.
Hal ini menjadi perhatian krusial mengingat luas lahan baku sawah di Kota Kediri yang terbatas. Pemkot Kediri ingin memastikan pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan ketahanan pangan serta perlindungan aset daerah untuk masa depan.
”Kami hanya menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat dan komitmen penyelesaian penggantian lahan dari BUJT, agar seluruh proses perizinan selanjutnya bisa melangkah dengan aman dan legal,” tambah Kadis PUPR tersebut.
Pihak Pengawas Pastikan Alat Berat Beroperasi Penuh, Target Tuntas Kuartal II
Melengkapi penjelasan dari Pemkot Kediri, Konsultan Manajemen Proyek dan Pengawasan (Project Management and Supervision Consultant), Mamik R., menegaskan bahwa pengerjaan fisik di jalur akses menuju Bandara Dhoho terus digenjot tanpa henti.
Ia memaparkan bahwa saat ini tim di lapangan sedang memfokuskan pengerjaan pada titik-titik vital, khususnya Seksi 2 kawasan Grogol, penataan struktur jembatan penyeberangan, hingga pengerjaan jalan rigid beton sepanjang 1,6 kilometer menuju bandara.
”Bisa kita lihat bersama di lokasi saat ini, seluruh alat berat sedang beroperasi aktif. Pengerjaan struktur Jembatan Brantas memang membutuhkan presisi dan waktu ekstra. Karena itu, penuntasannya melampaui akhir tahun ini dan kami targetkan selesai tuntas pada kuartal kedua tahun depan,” jelas Mamik di samping Kadis PUPR.
Sinergi Demi Konektivitas Jawa Timur Bagian Selatan
Klarifikasi bersama ini mempertegas bahwa dinamika perizinan dan kendala teknis di lapangan disikapi secara transparan dan profesional oleh seluruh pihak terkait.
Dengan tetap beroperasinya armada alat berat serta komunikasi intensif yang terus dibangun antara Pemkot Kediri, BUJT, dan Kementerian ATR/BPN, masyarakat diimbau untuk tidak termakan isu liar. Akses penghubung Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Bandara Dhoho dipastikan terus melangkah menuju penyelesaian demi mempercepat roda ekonomi kawasan Jawa Timur bagian selatan. (das)
