Tulungagung, ArahJatim.com – Selasa,27/6/2023, DPRD Tulungagung mengagendakan sidang Paripurna, terkait menanggapi materi ranperda pertanggung jawaban ranperda APBD 2022, yang sudah disampikan bupati Tulungagung.
Dalam agenda sidang itu nampaknya semua fraksi di DPRD sepakat menerima pertanggung jawaban pemerintah yang pernah disampikan Bupati . Dalam kesempatan itu rapat juga menyampikan beberapa catatan di dalamnya.
Dalam rapat kali ini, pandangan akhir fraksi disampaikan langsung oleh Fraksi Golkar. Dalam pandangan akhir fraksinya, seluruh anggota dewan sepakat dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono bersama dengan Wakil Ketua DPRD Tulungagung dan sejumlah anggota. Dari unsur eksekutif, ada Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo beserta Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu serta sejumlah kepala OPD dan Camat serta beberapa dinas terkait.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono yang ditemui usai rapat mengatakan, catatan yang disampaikan oleh Fraksi – fraksi adalah hal yang wajar dan sebagai wujud kontrol kepada pemerintahan yang saat ini berjalan.
” Seperti tugas kita selama ini, untuk fungsi kontroling kebijakan dan anggaran, ini yang kita lakukan, dan sebagai wujudnya kami formalkan dalam rapat paripurna ini”, ungkap Marsono..
Seperti dalam pantauan kami di gedung dewan, dua hal yang menjadi perhatian publik ditanggapi serius oleh pemerintah daerah. Dua hal itu adalah kritikan dewan terkait belum maksimalnya usaha cafe ingandaya dibawah Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) . Usaha itu dinilai belum bisa memberikan kontribusi maksimal untuk keuangan Pemkab.
Sedangkan yang kedua adalah usulan percepatan pemindahan pasar ikan di kecamatan Bandung.
Sementara Bupati Tulungagung Drs Maryoto Bhirowo, usai mengikuti sidang Paripurna dewan, menanggapi , qpa yang menjadi masukan legislatif, akan diperhatikan.
” Kami memastikan, akan menanggapi catatan yang disampaikan dalam rapat ini, termasuk pemindahan pasar ikan dari kecamatan Bandung ke desa Sukoanyar kecamatan Pakel yang lebih representatif dalam waktu dekat “, tegas bupati Maryoto.
Sebagai catatan , pendapatan Daerah tahun 2022 ada kenaikan sekitar 102,3%. Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar Rp 2.582.895.616.333 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.642.478.582.447 atau sekitar 102,3%.
Untuk belanja , juga mengalami peeubahan sekitar 87,45%. Adapun data itu diperkuat dengan catatan nominal sebesar Rp 748.807.881.654 dengan realisasi sebesar 100%, untuk penerimaan sebesar Rp 782.262.732.342 dengan realisasi hingga 100%, kemudian untuk pengeluaran sebesar Rp 33.454.850.688 dengan realisasi 100%. Sedangkan untuk Silpa 2022 sebesar Rp 477.597.953.760,37.(dni)
