Kediri, ArahJatim.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI kembali menunjukkan komitmennya dalam menebar manfaat dana umat. Melalui Program Kemaslahatan 2025, BPKH menyerahkan lima program kemaslahatan untuk wilayah Jawa Timur yang mencakup Tulungagung, serta Kota dan Kabupaten Kediri.
Penyerahan program berlangsung di Resto Andaliman, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Kamis (16/10/2025), dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB, KH. An’im Falachuddin Mahrus, yang juga dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
Dalam sambutannya, KH. An’im menyampaikan apresiasi atas konsistensi BPKH dalam menyalurkan program kemaslahatan secara merata di berbagai daerah. Menurutnya, pengelolaan dana haji bukan hanya soal amanah, tetapi juga tentang keberpihakan terhadap kesejahteraan umat.
“Dana haji adalah amanah umat. Maka pengelolaannya harus transparan dan menghadirkan manfaat nyata di tengah masyarakat. Program seperti ini menjadi bukti bahwa dana haji dapat menjadi sumber keberkahan sosial dan ekonomi,” tegas KH. An’im.
Ia menambahkan, keberadaan program kemaslahatan menjadi wujud nyata pengelolaan dana haji yang produktif, sekaligus memperluas dampak sosial melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan keagamaan.
KH. An’im juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pelaksanaan BPKH, Dr. Dyah Rahayu, menjelaskan bahwa lima program kemaslahatan yang diserahkan kali ini merupakan bagian dari upaya memperluas dampak sosial-ekonomi di Jawa Timur.
Program tersebut mencakup sektor pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, hingga penguatan keagamaan berbasis masyarakat.
“BPKH berkomitmen agar setiap rupiah yang dikelola membawa manfaat berkelanjutan bagi umat Islam di seluruh Indonesia,” ujar Dyah.
Acara yang berlangsung hangat itu juga menjadi forum dialog antara BPKH, tokoh agama, dan pemangku kepentingan daerah untuk membahas strategi peningkatan efektivitas program kemaslahatan ke depan.
Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola keuangan haji, dan masyarakat, diharapkan dana haji tidak hanya mendukung penyelenggaraan ibadah, tetapi juga menjadi instrumen kemajuan sosial, ekonomi, dan pendidikan umat. (das)
