Antisipasi Gesekan Jelang Pilkada, Polres Blitar Gelar Deklarasi Damai

oleh -
Kapolres Blitar, AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan mahasiswa saat deklarasi damai, Jumat (16/10/2020) pagi. (Foto: arahjatim.com/mua)

Blitar, ArahJatim.com –  Guna mengantisipasi terjadinya gesekan di masyarakat jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, Polres Blitar menggelar deklarasi damai menolak anarkisme, kekerasan dan teror pada Jumat (16/10/2020) pagi. Deklarasi damai melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur mahasiswa.

Agenda itu dipimpin langsung oleh Kapolres Blitar, AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya. Deklarasi bertujuan untuk menjalin persaudaraan, kebersamaan dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Maksud (penyelenggaraan) acara ini untuk menjaga Blitar yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur,” ungkap Kapolres Blitar, AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya.

Munculnya tindakan anarkis di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang disebabkan oleh respons masyarakat terhadap UU Cipta Kerja menjadi keprihatian tersendiri. Maka dari itu pihaknya berharap hal serupa tidak terjadi di Kabupaten Blitar.

“Jangan mau kita dibenturkan, tidak masalah adakan aksi, tetapi yang harus diingat adalah jangan sampai berbuat perusakan,” ungkapnya di hadapan peserta deklarasi damai.

Terlebih, Kabupaten Blitar yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan umum secara langsung kepala daerah (Pemilu Kada) tahun 2020. Kapolres menegaskan pihaknya akan berusaha dan bekerja optimal untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah.

“Kami tidak mau Blitar ini dikotori oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kekuasaan dan urusan pribadi,” tegasnya.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blitar, Agus Muadzin menekankan, pentingnya menjaga nilai-nilai dan budaya luhur agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang sengaja ingin membenturkan masyarakat.

Menanggapi situasi nasional yang akhir-akhir ini mulai menghangat, menurutnya, harus tercipta sinergitas antara tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat, dan pemerintah untuk melakukan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Sehingga benar-benar tercipta kondisi Blitar seperti yang kita harapkan bersama, yaitu tentram, nyaman, dan damai,” ungkap Agus Muadzin.

Mewakili organisasi kemahasiswaan, Fatkhur Rohman, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar, memberikan apresiasi atas terselenggaranya deklarasi damai anti-anarkisme dan teror ini.

“Semoga dengan adanya deklarasi ini bisa menyatukan visi-misi seluruh elemen, dan menyamakan pandangan untuk menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Blitar,” harapnya.

Secara tegas, dalam agenda itu seluruh elemen bersepakat untuk senantiasa mengedepankan upaya koordinasi, komunikasi dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah. (mua)