Anggota DPRD Sumenep Diduga Mempolitisasi Bantuan Kemanusiaan dari Pemprov Jatim

oleh -
Gubernur Jatim Saat memberikan bantuan

Arahjatim.com, Sumenep – Dalam upaya meringankan beban masyarakat terdampak covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun tangan membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan. Pemprov Jatim menyasar wilayah kepulauan yang ada di Jawa timur.

Terjunnya pemerintah provinsi diyakini lantaran mata pencaharian penduduk kepulauan yang selama ini menjadi perantau. Dengan adanya pandemi ini, tentu penghasilan penduduk mengalami defisit yang cukup signifikan akibat dari diterapkannya physical distancing hingga PSBB oleh pemerintah.

Pemprov memberi bantuan berupa sembako, serta alat kesehatan seperti masker, dan alat penunjang kesehatan lain. Hal itu tak lain demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Pada hari Sabtu 2 April 2020 yang lalu, sembako yang akan diberikan ke masyarakat sudah tiba. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung memberikan bantuan tersebut secara simbolis di Kecamatan Kepulauan Ra’as. Melalui kecamatan, bantuan kemudian disalurkan oleh pemerintah desa setempat.

Namun, masalah mulai terjadi saat Kepala Desa Karang Nangka Pulau Ra’as mengaku tidak mengetahui informasi adanya bantuan pemerintah provinsi yang akan disalurkan kepada desa-desa yang ada di kepulauan, dirinya mengaku bahwa perangkat desa tidak diikutsertakan dalam program bantuan tersebut.

“Soal bantuan saya tidak tahu, saya merasa tidak dilibatkan dalam hal ini. Sempat dengar tapi saya tidak tahu itu bantuan apa. Bahkan yang berhak menerima masyarakat di desa kami tidak menerimanya,” akunya.

Ia melanjutkan, pihaknya selama ini hanya mendengar bahwa ada bantuan, hanya saja spesifikasi bantuan yang akan diterima belum jelas, dimulai dari daftar penerima, daerah penerima, dan lain sebagainya.

“Kami sebagai pemerintah desa kaget karena tidak dilibatkan, katanya bantuan yang dimaksud langsung dibawa ke rumah anggota DPRD dari Partai Hanura Sumenep. Sementara pihak kecamatan tidak ada komunikasi tentang hal itu dengan Pemdes,” jelas Kades.

“Anggota DPRD tersebut katanya sebagai tim penyalur bantuan Covid-19,” imbuhnya.

Sementara di lain pihak, Ketua SCW (Sumenep Coruption Watch) Junaidi Pelor menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut selayaknya tidak dipolitisasi. Bantuan berupa sembako itu untuk masyarakat yang sedang mengalami kesusahan akibat dari mewabahnya covid-19. Ia begitu menyayangkan atas apa yang terjadi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Siapapun itu, saya mengutuk kejadian tersebut, jangan sampai mempolitisasi bantuan dari dari Pemprov Jatim, karena itu murni bantuan kemanusiaan. Diketahui oknum anggota dewan tersebut merupakan salah satu pendukung cabub-cawabub Sumenep,” jelasnya.

“Saya meminta agar Kapolda Jatim untuk menindak tegas oknum yang bermain dengan bantuan, serta mempolitisasinya,“ imbuhnya

Menanggapi beredarnya isu tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara.

“Saya rasa segala bentuk penyimpangan tentu akan ditindaklanjuti oleh inspektorat juga yang terkait. Jadi saya rasa sebelum ada laporan resmi kami nggak bisa berkomentar,” ungkap Wagub Emil yang juga bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Dampak Sosial Ekonomi Pemprov Jatim tersebut, Minggu (3/5/2020) malam.

Namun, Wagub Emil memastikan jika setiap laporan akan ditindaklanjuti. “Tapi tentunya semua laporan masyarakat kita tindak lanjuti,” tegasnya. 

Ia menambahkan untuk bantuan ke Kepulauan Ra’as sendiri bersumber dari berbagai bantuan yang masuk ke Posko Covid-19 di Gedung Negara Grahadi. Ada yang dibagikan ke Malang juga Sumenep.

“Ini kemudian kita distribusikan ada yang ke Malang, ada yang ke Sumenep,” tandasnya.

Namun secara teknis, Wagub Emil menjelaskan jika skema sumber bantuan di Sumenep memang tidak dari APBD langsung. Akan tetapi transparansi logistik yang masuk ke posko untuk kemudian didistribusikan.

“Nah ini memang skemanya sebagaimana disampaikan ibu gubernur ini tidak APBD langsung,” jelasnya.

“Jadi, untuk penyalurannya tentunya melibatkan aparatur setempat,” tambah Emil.

Dia mencontohkan saat menyerahkan bantuan di Bakorwil Malang untuk disalurkan kepada orda-orda mahasiswa.

“Ada yang diantar sampai ke kos gitu. Ya karena kami ingin namanya distribusi jangan menarik massa. Kita yang mendatangi masyarakat,” kata Wagub Emil saat mengomentari dugaan bantuan di Kepulauan Ra’as Sumenep.