Bangkalan, ArahJatim.com – Dalam musim tanam kali ini, sejumlah petani mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di Bangkalan. Hal itu menjadi pemandangan tahunan yang dirasakan masyarakat tani. Jika pun ada harganya melambung tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan variasi harga.
Dalam Permentan Nomor 49 tahun 2020, HET pupuk bersubsidi yang diatur, harga pupuk urea dari Rp1.800 Per Kilogram (Kg) menjadi Rp 2.250 per Kg, Pupuk ZA dari Rp1.400 per Kg menjadi Rp1.700 per Kg, SP-36 dari harga Rp2.000 per Kg menjadi Rp2.400 per Kg.
Kemudian pupuk NPK dari harga Rp3.000 per Kg menjadi Rp3.300 per Kg, pupuk organik granul dari harga Rp500 per Kg menjadi 800 per Kg. Pupuk organik cair dijual seharga Rp20 ribu per liter.
Salah satu petani asal kecamatan Klampis Nasir mengeluhkan kondisi mahalnya pupuk yang diperoleh petani. Untuk mendapatkan pupuk ia harus menebus Rp 135 ribu di kios. Padahal, dirinya tercatat sebagai kelompok tani.
“Harga pupuk yang kami peroleh Rp 135 ribu satu sak atau 50 kg. Meski kami tahu harga aslinya Rp 112 ribu,” jelasnya.
Tak hanya itu, di beberapa tempat pada kelompok lain, ia menyebut harga pupuk hingga Rp 165 ribu. Perbedaan harga itu menyebabkan penderitaan petani akan semakin meningkat saat musim tanam. Sebab, biaya pengeluaran akan dirasa lebih besar.
Hal senada juga disampaikan, Samsul petani asal kecamatan Sepuluh. Untuk memperoleh pupuk urea, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp 130 ribu.
“Kebutuhan utama petani di sini itu pupuk urea. Kalau punya kartu tani kami beli Rp 130 ribu satu sak. Kalau tidak ada kartu tani, belinya Rp 140 ribu. Belinya di kios,” ungkapnya.
Menurutnya, harga tersebut selalu berubah-ubah. Kadang sampai harga Rp 150 ribu. Biasanya itu terjadi akibat kelangkaan pupuk. Masa tanam sudah datang, pupuk yang tersedia tidak banyak. Seharusnya kondisi itu tidak terjadi kalau perencanaan pemerintah sudah benar.
“Repotnya kami sebagai petani harus tetap tanam meski harganya mahal. Lantas siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi petani ini,” keluhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Bangkalan, Puguh Susanto mengaku akan mengevaluasi kondisi yang terjadi di lapangan.
“Terima kasih informasinya. Akan segera kami tindak lanjuti terkait dengan harga. Saya intesifkan lagi monev dengan distributor untuk mengendalikan harga,” ungkapnya. (rid/fik).
