Sumenep, Arahjatim.com – Nama Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa isu besar mencuat ke permukaan.
Setelah dugaan pelecehan seksual, dugaan penggunaan pil ekstasi yang menyeret mahasiswa UNIBA Madura, kini muncul isu baru.
Yakni, dugaan pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di UNIBA Madura tahun 2023 kembali bergulir.
Perlu diketahui, program KIP Kuliah di UNIBA terbagi dalam dua skema. Skema 1 mencakup biaya pendidikan sebesar Rp 2.400.000 dan biaya hidup Rp 2.400.000 per semester, dengan total Rp 4.800.000.
Sementara itu, skema 2 hanya mencakup biaya pendidikan sebesar Rp 2.400.000 per semester.
“Pada saat pengajuan, si mahasiswa hanya diminta data diri berupa KK dan KTP sebagai syarat utama,” ungkap informan terpecaya media ini, Kamis, 9 Januari 2025.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian dalam pencairan dana, terutama pada tahap pertama.
Salah satu mahasiswa mengungkapkan, bahwa pencairan tahap pertama untuk ribuan mahasiswa penerima KIP di UNIBA tidak diterima sama sekali.
Mahasiswa penerima skema 1 dan skema 2 tahun 2023 dilaporkan sempat tidak menerima dana KIP sama sekali pada pencairan tahap pertama di semester awal tahun itu.
Dana tersebut diduga digunakan oleh oknum yang mengatasnamakan diri sebagai perekomendasi atau “joki”.
Kepada media ini, seorang mahasiswa UNIBA, yang meminta namanya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa dana KIP yang seharusnya diterima penuh oleh mahasiswa justru dipotong oleh sejumlah pihak.
“Masalah itu sudah viral dari tahun kemarin, hampir 70% penerima KIP tahun 2023 kemarin itu, bahkan untuk semester 1 tidak dicairkan. Informasinya, pencairan pertama full untuk oknum-oknum di atas, seperti kating (kakak tingkat), ketum ormek, dosen dan lain-lain, yang merekomendasikan mahasiswa tersebut mendapatkan KIP,” ungkapnya, Kamis, 9 Januari 2025.
Beberapa mahasiswa bahkan mengungkapkan bahwa dana mereka dipotong dengan dalih “seikhlasnya” oleh oknum joki setelah pencairan dana.
“Dari total uang KIP yang diterima, ada mahasiswa yang menyerahkan uang hingga Rp1 juta atau lebih kepada si oknum,” tambahnya.
Merespons hal itu, Wakil Rektor I UNIBA Madura, Budi Suswanto, dengan tegas membantah adanya praktik pemotongan dana KIP di lembaganya.
“Tidak ada KIP itu pemotongan atau bahkan intervensi memberikan level si A dan si B, nggak ada,” kata Budi Suswanto kepada media, Jumat, 10 Januari 2025.
Menurut Budi, seluruh dana biaya hidup dari KIP langsung masuk ke rekening masing-masing mahasiswa tanpa melalui pihak kampus.
Menurut Budi, seluruh dana biaya hidup dari KIP langsung masuk ke rekening masing-masing mahasiswa tanpa melalui pihak kampus.
“Waktu itu bahkan Pak Rektor jalan dan tanya satu-satu siapa yang menerima atau yang meminta. Semua mahasiswa dihadirkan, ditanya, dan hasilnya semua bungkam. Nggak ada,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan logika dugaan pemotongan dana tersebut. “Piye to temen-temen mintaknya, bisakah pihak kampus minta, saya misalkan Warek 1 minta, aku juga bingung caranya gimana? Proses permintaan itu gimana? Saya malah juga kepengen tahu kalau itu memang ada pemotongan,” ujarnya.
Budi menjelaskan, jika ada bukti konkret, pihak kampus siap menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum.
“Kalau memang ada dan terbukti, kami sendiri yang akan menyerahkan ke pihak berwajib,” tegasnya.
Rektor UNIBA Madura, Rachmad Hidayat, juga memberikan klarifikasi serupa. Ia memastikan bahwa semua dana KIP langsung dicairkan pemerintah ke rekening mahasiswa.
“Semua pencairan dari pemerintah langsung ke rekening mahasiswa, tidak ada yang melalui kami,” jelasnya.
Rahmad juga menjelaskan, mahasiswa penerima KIP Skema 1 menggunakan rekening BRILink yang disediakan oleh Dikti.
“Sementara untuk Skema 2, hanya UKT saja, itu langsung masuk ke rekening UNIBA,” jelasnya. (md)
