Bangkalan, Arahjatim.com – Tuding Program Indonesia Pintar (PIP) dijadikan lahan pencarian keuntungan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan melakukan aksi di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Senin (27/7/2020)
Korlap aksi, Imam Syafii dalam orasinya mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan tergolong rendah, nyatanya berada di posisi kedua dari bawah se-Jawa timur.
“Posisi 2 dari bawah merupakan bukti dari rendahnya kualitas pendidikan. Maka dari itu Pemerintah Bangkalan khususnya Disdik yang memang fokus dalam penyelenggaraan pendidikan,” katanya.
Tak hanya itu, di tahun 2018-2019 terdapat beberapa gedung yang ambruk yang hingga kini masih belum tersentuh pembangunannya. Sehingga kegiatan belajar mengajar tidak kondusif.
Begitupun tidak adanya keterbukaan informasi dari Disdik Bangkalan dalam program PIP yang selama ini terkesan menjadi lahan pencarian keuntungan oleh beberapa oknum yang tak bertanggung jawab.
“Hingga kini belum pernah ada keterbukaan informasi, PIP malah dijadikan lahan meraup keuntungan belaka. Padahal sudah diatur permendikbud no 10 tahun 2020 tentang PIP,” terang Imam dengan nada tinggi.
Dari carut marutnya pendidikan di Bangkalan, mereka menuntut Disdik Bangkalan untuk lebih serius dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Bangkalan, optimalisasi peran korwil di setiap kecamatan, harus merealisasikan e-sistem, transparansi data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), peningkatkan infrastruktur gedung sekolah, stop pungli insentif guru ngaji dan madin serta insentif guru ngaji dan madin harus tepat sasaran.
Sementara itu Kepala Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika berdalih bahwa PIP di Desa sulit untuk diberikan kepada byname. Karena yang menerima dan yang tidak menerima sama-sama berstatus tidak mampu. Sehingga tokoh masyarakat beserta kepala sekolah sepakat untuk dilakukan pemerataan.
“Ini sifatnya bukan se-kabupaten secara masif. Memeng PIP didesa sulit untuk diberikan langsung kepada pemerimanya. Karena kenyataannya yang menerima dan yang tidak menerima sama-sama tidak mampu, jadi berimbang. Sehingga tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan beserta kepala sekolah sepakat untum dibagikan secara merata,” dalih Bambang.
Sedangkan yang laporan kepada temen-temen mahasiswa, imbuh Bambang bahwa yang bersangkutan tidak menerima akan tetapi secara merata menerima. Dirinya mencontohkan ketika diberikan kaos olahraga bukanlah dari dana BOS, melainkan dari PIP tersebut.
Dirinya sudah menegaskan jika memang harus dibagi secara merata jangan ada satupun yang terlewatkan. Tetapi itu berlaku di tahun 2020, nyatanya yang diungkit tahun 2018 saat kebijakan bukan ada padanya.
“Saya sudah menegaskan kalau memang harus dibagi rata gak boleh ada satupun yang tidak tanda tangan, itupun di tahun 2020. Ini yang diungkit ditahun 2018 saya kan belum tahu kebijakannya, kan belum ada di saya. Kalau mau mencari kesalahan saya jangan seperti ini, ayo ke depan kita awasi bersama,” imbuh Bambang.
Tak puas disitu, massa aksi melanjutkan aksinya di kantor DPRD Bangkalan. Mereka meminta DPRD tidak menutup mata terkait permasalahan pendidikan yang ada di Bangkalan dan harus lebih meningkatkan fungsi controlling pada setiap OPD serta DPRD harus pro aktif terhadap kondisi pendidikan di Bangkalan.
Masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Bangkalan yang membuatnya terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Namun tak berselang lama, massa aksi berhasil menjebol pertahanan aparat kepolisian sehingga masa berhasil masuk dan menguasai aula DPRD yang akhirnya ditemui langsung oleh anggota Komisi D DPRD Bangkalan.
Saat menemui massa aksi Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nurhasan berjanji akan menindaklanjuti terkait tuntutan demonstran terhadap Disdik Bangkalan.
“Kami akan mendorong Disdik untuk menyampaikan data penerima KIP serta akan menjndaklanjuti terkait dugaan pungli insentif guru ngaji dan madin. Sampaikan pada kami jika ada buktinya,” ujar Nurhasan di depan massa aksi.
Nurhasan mengaku selama ini sudah melakukan controlling secara langsung ke lapangan. Sedangkan ke depan akan meminta pihak Bank BRI selaku penyalur untuk menyiapkan ATM berikut buku rekeningnya secara langsung.
“Nanti akan segera kami panggil. Dan kami akan minta pihak Bank BRI untuk memberikan secara langsung ATM serta buku rekeningnya kepada peserta didik,” tutupnya. (fat/rd/fm)
