Pamekasan, ArahJatim.com – Masyarakat yang menamakan Gerakan Masyarakat Pamekasan (Gempa) mendatangi kantor PMD yang berada di Kantor Pemda lama atau Pemda Timur di jalan Jokotole Pamekasan, Selasa (13/8/2019). Mereka menuntut agar Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak tidak dilaksanakan karena diduga terindikasi penuh dengan kecurangan serta kurang transparan.
Diduga ditemukan kejanggalan dalam penetapan calon kepala desa di Desa Blumbungan, Dasok dan Pademawu Timur. Di tiga desa tersebut dinilai terjadi pelanggaran tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Panitia dinilai kurang transparan kepada rakyat Pamekasan, padahal semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami mewakili dari beberapa calon, kami GEMPA mewakili mereka yang kecewa terhadap keputusan panitia yang cenderung terindikasi dimotori Bapemas, sehingga tidak menjadi keputusan mutlak yang diterapkan di Perbup karena banyak kejanggalan. Cenderung panitia tidak turun, tidak menanyakan apa kesalahannya. Kami juga kecewa karena jawaban dari PMD tidak jelas dan diduga Pilkades ini dijadikan lahan, dikarenakan dengan tes ke Surabaya dengan biaya 25 juta, uang itu buat apa dan siapa para penguji itu. Kami pun tidak mendapatkan jawaban secara detail dan transparan. Oleh karena tidak sesuai dengan peraturan tersebut, serta langkah saya tegas untuk menempuh jalur hukum,” kata Korlap Aksi GEMPA, Abdussalam.
“Kami tampung semua aspirasi dari mereka dan akan kami sampaikan ke pimpinan, dikarekan Pimpinan sedang di Surabaya dalam rangka rapat kordinasi kesiapan PMD. Semua calon kepala desa yang lebih dari 5 calon, maka akan diadakan tes tambahan tersebut di Surabaya serta biaya tersebut merupakan urunan dari masing-masing calon didalam satu desa atau dibayar sendiri dan kami hanya memfasilitasi mereka sesuai regulasi yang ada. Terkait uang yang 25 juta tersebut itu untuk biaya tes tulis dan sporing yang dilakukan lembaga independen yang bernama Assesment Center. Dan sudah dijelaskan oleh Perda serta Perbup. Semua tuduhan itu tidak mendasar dan kami rasa itu semua asumsi mereka secara pribadi,” kata Kasi administrasi Pemdes, Lutfi.
“Harapan kami pilkades serentak ini berjalan dengan lancar, aman, damai,” ujarnya. (ndra).
