Pemkab Kediri Berlakukan PPKM, Berharap Mampu Mengurangi Risiko Penularan Covid-19

oleh -

Kediri, ArahJatim.com – Pemerintah Kabupaten Kediri berlakukan pembatasan kegiatan warga selama pandemi Covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) terbaru yang berlaku mulai tanggal 11 – 25 Januari 2021. Dalam Surat Edaran nomor 440/060/2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19, Pemkab Kediri melakukan pembatasan atas 15 kegiatan.

Pemkab Kediri meminta untuk kegiatan perkantoran supaya menerapkan sistem kerja dari rumah atau lebih dikenal dengan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), yang diatur tersendiri oleh Kepala Kantor/Instansi sesuai dengan ritme kerjanya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat, dan membatasi waktu rapat paling lama 2 jam.

Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran dan perkuliahan dilaksanakan dalam jaringan (daring). Sementara pelayanan konsultasi belajar siswa dilaksanakan secara terbatas, dan kegiatan pembelajaran pendidikan dalam bentuk lain harus mengajukan izin kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kediri.

Kegiatan sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional kapasitas dan penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat. Selanjutnya, untuk kegiatan perdagangan di pasar dan pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dan pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.

Sementara itu untuk untuk warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran, pelayanan makan/minum di tempat dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang diizinkan sampai dengan jam operasional. Kemudian untuk operasional toko modern, warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB, dan untuk pusat perbelanjaan/mall dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Untuk kegiatan peribadatan di tempat ibadah dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas 50% dan tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat.

Untuk kegiatan masyarakat di fasilitas-fasilitas umum seperti taman, tempat wisata, gedung/sarana olah raga dan kegiatan sosial budaya seperti pergelaran seni, resepsi, hajatan dan sebagainya dihentikan sementara.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa, serta mengaktifkan kembali Kampung Tangguh di masing-masing desa. Dengan terbitnya Surat Edaran tersebut, maka untuk yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat Surat Edaran ini diberlakukan, semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama sebagaimana tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Kominfo)