Pakis Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Bangkalan

oleh -
Ket. Pakis saat melakukan demonstrasi di kantor gubernur Pemprov Jawa Timur.

Surabaya, ArahJatim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa belasan pejabat dan pihak swasta dalam keterlibatan kasus korupsi di Bangkalan. Langkah KPK dinilai tepat untuk menuntaskan kasus korupsi di Bangkalan, dengan memeriksa seluruh pejabat dan pihak yang terlibat dalam jual beli jabatan dan pemberian fee proyek.

Tindakan KPK mendapat dukungan penuh lembaga Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (Pakis). Sejak awal, Pakis mencium dugaan keterlibatan Sekda Bangkalan dalam proses jual beli lelang jabatan. Tak hanya sekda, pejabat lainnya juga ikut terlibat.

Dia menyebut, korupsi di Bangkalan sudah akut. Sebab, adanya indikasi keterlibatan oknum Komisi Informasi (KI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bangkalan. Serta pihak ketiga yakni kontraktor dalam kasus korupsi di Bangkalan.

arahjatim new community
arahjatim new community

“Pola korupsi di Bangkalan itu sudah akut. Itu yang kami suarakan selama ini. Pakis sudah demo pemkab Bangkalan 4 kali. Di pemprov Jatim 1 kali. Kamis (19/1/2023) depan, kita demo Pemprov Jatim lagi. Permintaan kami tegas, copot sekda Bangkalan Taufan Zairinsjah dari jabatannya saat ini. Dan memproses seluruh pejabat dan pihak-pihak yang terlibat,” terang Abd Rahman Tohir, Ketua Pakis, Selasa (17/1/2023).

Dalam hal ini, KPK telah memeriksa Sekda Kabupaten Bangkalan Moh Taufan Zairinsjah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi korupsi terkait lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Taufan diperiksa untuk tersangka R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) yang merupakan Bupati Bangkalan periode 2018-2023.

“R. Moh Taufan Zairinsjah, Sekda Pemkab Bangkalan, saksi hadir (pada Jumat (13/1/2023) dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya interaksi komunikasi tertentu antara saksi dengan Tsk RALAI dan kawan-kawan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (16/1/2023).

Tetapi, dirinya tidak menjelaskan lebih jauh komunikasi yang dimaksud. Termasuk juga apakah komunikasi yang dimaksud berasal dari sadapan telepon.

Ali hanya menjelaskan, dalam pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat (13/1/2023) di Polda Jatim, Tim Penyidik KPK juga memanggil saksi lain. Mereka adalah Jupriyanto (Kabag Administrasi Pembangunan Sekda Bangkalan), Ery Yadi Santoso (Sekretaris Dinas KBPPPA Kab. Bangkalan), Alifin Rudiansyah (Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Kab. Bangkalan), dan Jayus Salam (Kepala Desa Aeng Taber).

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran penerimaan uang untuk Tsk RALAI melalui beberapa orang kepercayaannya,” kata Ali.

Tak hanya itu, KPK juga telah memeriksa anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan M. Sodiq, PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hery Lianto Putra, Ketua ULP Bangkalan Moehammad Ridhwan, dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Bangkalan Masyhudunnury.

Kemudian, saksi lainnya adalah Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kab. Bangkalan Erwin Yoesoef, mantan Pj Sekda Bangkalan Ishak Sudibyo, dan Kepala Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi BKPSDA Kabupaten Bangkalan Nauval Farisy.

Selain ASN pemda, KPK turut memeriksa sejumlah pihak swasta bernama Zaenab Zuraidah dan Diana Kusumawati. KPK mendalami dugaan adanya aliran uang dari pemberian pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkab Bangkalan.

Kemudian, seorang anggota KPU Bangkalan bernama Sairil Munir juga diperiksa untuk mendalami pengetahuannya terkait dengan dugaan aliran uang dari RALAI ke pihak tertentu di KPU Kabupaten Bangkalan untuk membuat survei elektabilitas.

Seperti diketahui, KPK menduga Abdul Latif menerima Rp 5,3 miliar dari lelang jabatan dan juga fee proyek yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. KPK menyebut, penggunaan uang-uang yang diterima tersangka Abdul Latif diperuntukkan bagi keperluan pribadi, diantaranya untuk survei elektabilitas. (fik)

No More Posts Available.

No more pages to load.