Kediri, ArahJatim.com – Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Kabupaten Kediri diwarnai aksi turun lapangan langsung oleh sang kepala daerah. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana—yang akrab disapa Mas Dhito—melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 2 Ngasem pada Senin (13/7/2026).
Suasana riuh khas anak-anak yang baru lulus SD langsung menyambut kehadiran Mas Dhito. Di dalam kelas, mayoritas siswa baru masih mengenakan seragam putih-merah karena merupakan hari perdana mereka bertransisi menjadi siswa putih-biru. Namun, di balik keceriaan itu, Mas Dhito menemukan catatan krusial yang menyangkut keselamatan nyawa para siswa.
Ironi Siswa SMP Bawa Motor Tanpa Helm
Saat berdialog santai dan interaktif dengan para siswa baru, Mas Dhito dikejutkan dengan banyaknya anak yang mengaku berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor sendiri. Padahal, secara regulasi, usia mereka jelas belum mencukupi untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
”Tadi dari empat kelas yang saya lihat, masih banyak anak bawah umur yang sudah membawa motor sendiri ke sekolah. Mirisnya lagi, rata-rata dari mereka tidak memakai helm,” ungkap Mas Dhito dengan nada prihatin kepada awak media.
Bagi Mas Dhito, fenomena ini tidak bisa dianggap remeh. Ia menegaskan bahwa urusan keselamatan anak di jalan raya bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah atau kepolisian, melainkan butuh komitmen dan ketegasan dari para orang tua di rumah.
”Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan anak-anak kita. Harus ada sinergi kuat antara sekolah, pemerintah daerah, dan orang tua agar keselamatan anak menjadi prioritas utama,” tambahnya.
”Jangan Sampai Ada yang Putus Sekolah karena Seragam”
Selain menyoroti masalah keselamatan berlalu lintas, orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini juga memastikan aspek keadilan sosial dalam pendidikan. Mas Dhito mengecek langsung beban biaya yang ditanggung orang tua siswa terkait seragam baru.
Dari hasil obrolannya dengan siswa, rata-rata mereka memiliki empat jenis seragam wajib (putih-biru, pramuka, olahraga, dan seragam khas sekolah). Mas Dhito pun menegaskan komitmennya: tidak boleh ada anak di Kediri yang terkendala sekolah hanya karena tidak mampu membeli baju seragam.
”Tadi saya tanya langsung ke anak-anak. Kalau ada orang tua yang merasa keberatan dengan biaya seragam, silakan ajukan keberatan. Kita (Pemkab) akan berikan seragam secara gratis,” tegas Mas Dhito.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah di bawah kewenangan daerah (PAUD hingga SMP) agar tidak melakukan pungutan liar berkedok seragam atau biaya masuk sekolah.
”Saya tidak mau mendengar ada siswa yang keberatan karena harus beli baju sekolah. Jika ada pungutan-pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah, tolong segera laporkan ke kami,” ujarnya dengan nada lugas.
Pesan Anti-Bullying dan Komitmen Rp 30 Miliar untuk Beasiswa
Di hadapan para siswa baru, Mas Dhito juga menyelipkan pesan menyentuh hati agar mereka bijak menggunakan gawai, menghormati orang tua, dan yang paling utama: menghentikan segala bentuk perundungan (bullying) di sekolah.
”Stop bullying. Saya jelaskan ke anak-anak bahwa bullying itu tidak cuma fisik. Kekerasan verbal, ejekan, itu juga bagian dari bullying. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan nyaman sejak hari pertama,” pesannya.
Bagi Pemkab Kediri, sektor pendidikan adalah senjata utama dalam memotong mata rantai kemiskinan secara struktural. Komitmen ini tidak main-main; Pemkab Kediri menggelontorkan anggaran sekitar Rp 30 miliar setiap tahunnya khusus untuk program beasiswa.
Mas Dhito kemudian menceritakan kisah sukses para lulusan SMA Dharma Wanita Kabupaten Kediri sebagai bukti nyata.
”Anak guru tani, anak penjual kelapa muda (bakul degan), hingga anak kuli bangunan dari Kediri, terbukti kemarin bisa tembus dan kuliah di kampus ternama seperti Universitas Brawijaya (UB), ITS, hingga UNESA. Pendidikan adalah cara tercepat mengubah nasib keluarga,” pungkasnya optimis.
Disdik Kediri Jamin MPLS Ramah dan Bebas Perploncoan
Merespons instruksi langsung Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menyatakan siap memperketat pengawasan selama masa MPLS berlangsung.
Muhsin memastikan bahwa seluruh sekolah di Kabupaten Kediri wajib menyelenggarakan MPLS yang edukatif, ramah anak, dan sepenuhnya gratis.
”MPLS harus ramah. Artinya, mutlak tidak ada perploncoan, tidak ada bullying, itu dilarang keras. Kemudian, kami pastikan juga tidak boleh ada iuran atau pungutan dalam bentuk apa pun terkait pelaksanaan MPLS ini,” pungkas Muhsin menutup keterangannya. (das)
