Tulungagung, Arahjatim.com – Belum adanya transparansi terkait besaran ADD ( alokasi dana desa ), yang harus diberikan kepada desa , membuat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Tulungagung, membuka ruang diskusi, dengan beberapa sumber, mulai dari pengamat kebijakan publik, akademisi, serta pemerintah kabupaten, melalui dinas terkait Kamis, 29/2/2024 lalu.
Dengan ketidak jelasan kebijakan di tingkat daerah, itu sebenarnya perlu dipertanyakan, bagaimana pimpinan daerah melakukan managerial dalam realisasi ADDnya. Hal itu yang sempat disinggung, ketua APDESI Tulungagung, Anang Mustofa. Laki laki yang kini menjabat sebagai kepala desa Kendalbulur kecamatan Boyolangu Tulungagung itu, sebenarnya sudah berusaha menggali penyebab, mengapa sampai sekarang Tulungagung soal ADDnya tidak jelas berapa persen sesungguhnya dari dana perimbangan dan selama ini sudah beberapa tahun tidak ada peningkatan. Dalam wawancara dengan media Arahjatim.com, dirinya selalu heran daerah daerah sekitar Tulungagung, ADDnya tinggi padahal APBDnya di bawah Tulungagung, selama ini ADD kita hanya habis buat belanja siltab pemdes dan operasional BPD saja belum mampu untuk menunjang operasional pemerintah desa, tunjangan kinerja dan tunjangan purna bakti kepala desa, perangkat desa maupun anggota BPD yang tahun ini akan purna.
” Apa yang kami lakukan ini sebagai bagian dari usaha untuk mengajak pemerintah kabupaten dalam hal ini penentu kebijakan, agar lebih berkomitmen terhadap desa seperti kabupaten lain berani memberikan minimal 12 % sampai 20% lha kita ini masih 10%”
Mengapa kami juga mengajak asosiasi BPD, karena Anggota BPD di Tulungagung ini ternyata tunjangannya termasuk yang paling rendah dibanding daerah sekitar. Selain itu BPD adalah patner yang harus tahu dan selalu dilibatkan dalam penyusunan peraturan desa seperti perdes APBDesa”, ungkap ketua APDESI Tulungagung.
Sementara menurut Nara sumber, yang sekaligus akademi dan salah satu perguruan tinggi di Tulungagung, Andreas Jatmiko mengaku wajar kalau saat ini teman teman APDESI mengejar itu. Karena apa ini adalah amanat undang undang yang harus dilakukan pimpinan daerah dgn penguatan perbubnya. Ini masih sangat mungkin bisa diperjuangkan kenaikan dari ADD yang diterima sekarang untuk Tulungagung. Daerah lain saja bisa kok perbubnya mengatur itu sehingga ada yang berpatokan 12 persen bahkan Madiun sudah 20% “, ungkap Andreas, Senen, 5/3/2024.
Menjawab semua pertanyaan yang berkembang dalam diskusi, OPD kabupaten yang terkait , BPKAD melalui sekretaris Dinas, Gandi, secara tegas terkait bisa tidaknya naik ADD itu ada faktor penentunya.
” Begini kalau dalam situasi begini, ditahun tahun politik, banyak tawaran tawaran menaikan ADD, itu yang harus dicermati struktur APBDnya bagaimana, dan kebijakan pimpinan daerah memutuskan bagaimana. Kalau struktur APBD nya kecil dan tidak ditunjang tambahan pendapatan, maka bupati dalam hal ini jelas tidak berani mengambil langkah untuk membuat perbup tentang itu. Sedangkan peningkatan pendapat itu juga masih banyak faktor faktornya yang menjadi pertimbangan, termasuk dana daerah itu yang paling utama untuk apa pos mana ,lalu pos berikutnya apa, dan sebagainya, maka nanti akan ketemu kuatnya berapa ADD itu bisa diberikan desa. Tapi secara pribadi maupun lembaga, kami senang dengan forum ini, karena bisa untuk masukan dinas kami bila memberikan masukan kepada pimpinan daerah, untuk merumuskan hal itu demi kepentingan bersama “, papar sekretaris dinas BPKAD Tulungagung, Mohamad Gandi Wijaya. ( don1 ).
