APDESI Tulungagung Gelar Sarasehan Terkait Kemungkinan Kenaikan ADD Bagi Kesejahteraan Pemdes – BPD

oleh -
oleh

Tulungagung, Arahjatim.com – Belum adanya transparansi terkait ADD ( alokasi dana desa ),yang harus diberikan kepada desa , membuat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia di Tulungagung, Kamis,29/2/2024, bertanya sekaligus membuka ruang diskusi, dengan beberapa sumber, mulai dari pengamat kebijakan publik, akademisi, serta pemerintah kabupaten, melalui dinas terkait.

Dengan ketidak jelasan kebijakan di tingkat daerah, itu sebenarnya perlu dipertanyakan, bagaimana pimpinan daerah melakukan managerial dalam realisasi ADDnya. Hal itu yang sempat disinggung, ketua Apdesi Tulungagung, Anang Mustofa. Laki laki yang kini menjabat sebagai kepala desa Kendalbulur kecamatan Boyolangu Tulungagung itu, sebenarnya sudah berusaha menggali penyebab, mengapa sampai sekarang Tulungagung soal ADDnya belum ada peningkatan. Dalam wawancara dengan media Arahjatim.com, dirinya selalu heran daerah daerah sekitar Tulungagung, ADDnya mampu untuk menunjang operasional pemerintah desa, baik pendapatan dan fasilitas kepada para perangkat dan anggota BPDnya.

” Apa yang kami lakukan ini sebagai bagian dari usaha kami untuk mengajak pemerintah kabupaten dalam hal ini penentu kebijakan, agar ada transparansi selalu dilakukan, termasuk merealisasikan berapa persen dari pendapatan daerah yang harus kami terima. Regulasi mengatakan, mengacu pada UU desa nomor 6 tahun 2014, minimal kami dapat 10 persen dari pendapatan daerah yang di tegaskan dalam perbub. Walau pijakan itu, kini masih terus dinamis untuk adanya revisi. Mengapa kami juga mengajak asosiasi BPD, kami merasa , bahwa dia adalah partner yang harus tahu dan selalu dilibatkan untuk menyusun peraturan peraturan desa. Kalau kami semua sudah tahu bersama terkait transparansi , kami yakin dalam proses membangun desa, kami tidak saling curiga dan terjadi kekompakan”, ungkap ketua APDESI Tulungagung.

arahjatim new community
arahjatim new community

Sementara menurut Nara sumber, yang sekaligus akademi dan salah satu perguruan tinggi di Tulungagung, Andreas Jatmiko mengaku wajar kalau saat ini teman teman APDESI mengejar itu. Karena apa ini adalah amant undang undang yang harus dilakukan pimpinan daerah dgn penguatan perbubnya. Ini masih sangat mungkin bisa diperjuangkan kenaikan dari add yang diterima sekarang untuk Tulungagung. Daerah lain saja bisa kok perbubnya mengatur itu sehingga ada yang berpatokan 12 persen “, ungkap Andreas.

Menjawab semua pertanyaan yang berkembang dalam diskusi, dinas kabupaten yang menaungi terkait desa DPMD, melalui sekretaris Dinas, Gandi, secara tegas terkait bisa tidaknya naik ADD itu ada faktor penentunya.

” Begini kalau dalam situasi begini, ditahun tahun politik, banyak tawaran tawaran menaikan ADD, itu yang harus dicermati struktur APBDnya bagaimana, dan kebijakan pimpinan daerah memutuskan bagaimana. Kalau struktur APBD nya kecil dan tidak ditunjang tambahan pendapatan, maka bupati dalam hal ini jelas tidak berani mengambil langkah untuk membuat perbup tentang itu. Sedangkan peningkatan pendapat itu juga masih banyak faktor faktornya yang menjadi pertimbangan, termasuk dana daerah itu yang paling utama untuk apa pos mana ,lalu pos berikutnya apa, dan sebagainya, maka nanti akan ketemu kuatnya berapa ADD itu bisa diberikan desa. Tapi secara pribadi maupun lembaga, kami senang dengan forum ini, karena bisa untuk masukan dinas kami bila memberikan masukan kepada pimpinan daerah, untuk merumuskan hal itu demi kepentingan bersama “, papar sekretaris dinas DPMD Tulungagung, Mohamad Gandi Wijaya. ( don1 )

No More Posts Available.

No more pages to load.