Mas Dhito dan Menko Pangan Tinjau KDKMP Sonorejo untuk Pastikan Legalitas dan Kesiapan Operasional
Kediri, ArahJatim.com – Kabupaten Kediri menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah setempat resmi beroperasi. Koperasi ini disiapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi dan bantuan sosial (bansos).
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito), menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung penuh keberadaan KDKMP, salah satunya melalui penyiapan pengadaan lahan. Ia menekankan bahwa kehadiran koperasi di tiap desa ini bukan hadir untuk mematikan atau bersaing dengan usaha lokal milik masyarakat.
”Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” ujar Mas Dhito usai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasionalisasi KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10).
Melalui KDKMP, kebutuhan pokok masyarakat yang disubsidi pemerintah—seperti elpiji 3 kg (gas melon) hingga pupuk—dapat tersalurkan dengan lebih teratur. Tak hanya itu, KDKMP diproyeksikan terintegrasi dengan jaringan perbankan serta layanan permodalan PNM Mekaar berbunga ringan untuk menyokong usaha warga.
Tertib Perizinan dan Dorong Keamanan Bangunan
Secara keseluruhan, dari 344 desa dan kelurahan di Kabupaten Kediri, sebanyak 343 gerai KDKMP telah rampung dibangun 100 persen. Mas Dhito menegaskan pentingnya menertibkan seluruh aspek legalitas, termasuk ketersediaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di setiap bangunan gerai.
”Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” tegas Mas Dhito.
Menko Pangan: Cegah Kebocoran Subsidi dan Jadi Penampung Hasil Tani
Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sistem distribusi berbasis koperasi desa ini dirancang untuk mencegah kebocoran barang-barang subsidi. Dengan demikian, bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pasokan barang bersubsidi dapat diterima langsung oleh warga yang berhak.
Selain penyalur subsidi, KDKMP juga memegang peran vital sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi pertanian dan UMKM desa. Zulkifli mencontohkan, jika harga jual gabah di tingkat petani anjlok di bawah harga patokan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, maka koperasi wajib membeli gabah tersebut dengan harga standar.
”Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga desa maju dan berkembang,” jelas Zulkifli.
