Kasus Pemukulan Wartawan Indosiar, Polres Pamekasan Panggil Sejumlah Saksi

oleh -
Mapolres Pamekasan. (Foto: ist.)

Pamekasan, ArahJatim.com – Menindaklanjuti laporan yang disampaikan Fathur Rusi, wartawan TV Indosiar, kepada pihak kepolisian atas kasus penganiayaan yang menimpanya, tim penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan mulai melakukan penyelidikan tahap pertama. Tim penyidik memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

Ini merupakan pendalaman atas kasus penganiayaan terhadap jurnalis serta penghalangan jurnalis dalam melakukan tugasnya yang terjadi saat aksi unjuk rasa menolak Kafe Bukit Bintang, di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Senin 5 Oktober 2020 lalu.

Penyidik memanggil para saksi yang merupakan rekan sang jurnalis untuk dimintai keterangan. Para saksi yang dipanggil di antaranya Muhammad Suhri dan Mohammad Hasan, wartawan JTV Madura, serta Sahmari yang merupakan wartawan televisi lokal  Hikmah TV. Saat peristiwa terjadi, para saksi ini berada tidak jauh tempat kejadian perkara.

“Ada tiga orang saksi yang sudah dimintai keterangannya oleh pihak Reskrim pada Selasa kemarin, selanjutnya, masih ada Mohammad Ali Muhsin wartawan Jawa Pos, Radar Madura juga yang akan dipanggil oleh penyidik,” ungkap Fathur Rusi.

Fathur Rusi melaporkan seorang pelaku sekaligus provokator yang memicu tindakan penganiayaan terhadap dirinya oleh sejumlah orang, saat aksi unjuk rasa tersebut.

“Saya melaporkan satu orang pelaku sekaligus dalang provokator pada saat itu, berperawakan agak gemuk dan rambut panjang warna pirang. Kulit sawo matang dengan tinggi sekitar 160 cm serta wajahnya terekam jelas di video hp saya,” kata Rusi saat ditemui di kediamannya, Rabu (14/10/2020) malam.

Rusi berharap penangkapan pelaku bisa membuka akses untuk menjerat pelaku-pelaku lainnya.

“Semoga (dengan) ditangkapnya pelaku itu, (bisa) menjadi akses untuk menjerat para pelaku lainnya. Karena saat pemukulan dan  pengeroyokan ada beberapa orang yang terlihat oleh para saksi tersebut,” harapnya.

Pengungkapan kasus ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi semua warga negara agar faham akan hak dan kewajiban tugas seorang jurnalis dalam melakukan tugas peliputan di lapangan. Karena hal tersebut sudah diatur jelas di dalam UU Pers, No.40 Tahun 1999. (ndra)