Madiun, ArahJatim.com — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
Langkah nyata terbaru adalah berhasilnya penertiban aset rumah perusahaan yang berlokasi strategis di Jalan Sukokaryo No. 28, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
Aset penting ini terdiri dari tanah seluas 262 m² dan bangunan 60 m², dengan nilai taksiran mencapai Rp476.904.000.
Upaya penertiban ini, menurut Manager Humas Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul, dilakukan setelah penghuni aset tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan tidak memperpanjang masa kontrak, namun masih terus menguasai properti milik negara tersebut.
Prosedur Persuasif Hingga PenertibanSebelum mengambil tindakan tegas, KAI Daop 7 Madiun telah menempuh serangkaian langkah persuasif dan prosedural yang panjang.
“Kami berupaya maksimal melalui jalur komunikasi dan hukum,” jelas Zainul, Rabu (8/10/2025)
Langkah-langkah tersebut mencakup:
- Penyampaian surat kewajiban pembayaran.
- Pendekatan langsung kepada pengguna.
- Penerbitan Surat Kesanggupan Pembayaran, mediasi, dan Surat Peringatan Penertiban bertahap (kesatu hingga ketiga).
- Bahkan, dilakukan somasi ke-1, ke-2, dan ke-3 melalui Kejaksaan Negeri Kota Madiun, rapat koordinasi bersama Forkopimda, hingga FGD (Focus Group Discussion) di Polres Kota Madiun.
Sinergi Kuat Jadi Kunci KeberhasilanKeberhasilan penertiban aset senilai hampir setengah miliar Rupiah ini tidak lepas dari sinergi dan dukungan berbagai pihak.
“Proses penertiban ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan sinergi berbagai pihak, antara lain Kejaksaan, pemerintah daerah, TNI, kepolisian, serta unsur lainnya,” tambah Zainul.
Ia menegaskan, kerja sama yang solid ini menjadi kunci agar seluruh tahapan berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.KAI Daop 7 Madiun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi.
Harapannya, langkah tegas dan terukur dalam pengelolaan aset negara ini dapat memberikan manfaat optimal, tidak hanya bagi kinerja perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas.
