Izin Pasar Modern dan Maraknya Parkir Liar di Bangkalan Jadi Sorotan

oleh -

Bangkalan, ArahJatim.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STKIP PGRI Bangkalan, geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Senin (5/10/2020)

Mereka menuding bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan tidak sesuai dengan teknis di lapangan. Sebab faktanya di lapangan peraturan radius antara pasar modern dan pasar tradisiaonal tidak diterapkan.

Korlap aksi, Irfan Sarifulloh mengatakan bahwa penerbitan izin usaha bagi pasar modern di Bangkalan tidak memperhatikan Peraturan Daerah (Perda), seharusnya radius antara pasar modern dan pasar tradisional juga diperhatikan.

“Sudah jelas dalam Perda nomor 5 tahun 2016, tentang perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern. Sebagaimana seharusnya pasar modern memperhatikan radius,” katanya.

Dirinya menyebut banyak toko modern yang berdiri berdampingan dengan toko tradisional milik warga sekitar. Hal itulah yang memicu kurangnya konsumen di pasar tradisional.

“Contohnya di Galis dan di Tanah Merah, toko tradisional diapit beberapa toko modern. Dalam Perda nomor 5 tahun 2016 harus ada jarak radius 3 km,” teriak Sarifulloh.

Tak selesai di situ, massa aksi juga menuding bahwa parkir di toko modern ilegal. Sebab yang terjadi dilapangan, pelanggan membayar namun tidak ada karcis resmi yang diserahkan petugas parkir.

“Jika memang resmi, seharusnya ada karcis yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Sudah jelas dalam Perda nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada bagian kelima paragraf ketiga, tentang penyelenggaraan parkir pasal 111,” ujar Sarifulloh.

Oleh sebab itu massa PMII menuntut bahwa semua parkir harus terhubung ke Dishub sehingga tidak ada parkir liar dan mengikuti Perda nomor 8 tahun 2015. Perketat izin pasar modern sesuai dengan Perda sehingga tidak merugikan pasar tradisional dan sekitarnya. Produk UMKM dan ekonomi kreatif harus masuk dalam pasar modern sesuai dengan pasal 5 tahun 2016.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan H. Fatkhurrahman menjelaskan bahwa apa yang dituntut massa PMII sesuai dengan fakta yang terjadi.

“Tuntutan mereka itu sama dengan tuntutan hati saya, yang selama ini ada di hati saya. Dengan adanya toko modern yang makin merebak di kota Bangkalan, bahkan masuk ke pelosok-pelosok. Bahkan di karapan sapi pernah terjadi, bawa mobil kontainer buka di sana toko modern,” jelasnya saat dikonfirmasi.

Politisi PDIP tersebut berjanji akan melakulan pemanggilan terhadap OPD terkait serta pengelola dari pasar modern sehingga dievaluasi.

“Nanti kita adakan pemanggilan, terutama Dinas Perizinan dan pihak terkait tentunya termasuk pengelola. Nanti saya akan berikan arahan bahwa tidak boleh diperpanjang lagi izinnya dan disesuaikan rutenya. Masak pasar tradisoanal dikepung pasar modern,” tutup Fatkhurrohman. (fat/fm)