Hari Pertama Bertugas, Kapolres Blitar Dapat Kado Istimewa, Layani Pengunjuk Rasa

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/48858545597_05f9c52c48_b.jpg
Di hari pertamanya bertugas sebagai Kapolres Blitar, AKBP Budi Hermanto mendapat kado istimewa, melayani dan menerima tuntutan para pengunjuk rasa. (Foto: arahjatim.com/mua)

Blitar, ArahJatim.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi(KRPK) Blitar, menggelar aksi damai di depan Mapolres Blitar, Senin (7/10/2019).

Massa menuntut kepada pihak Kepolisian Resort Blitar, untuk membongkar dugaan konspirasi hukum, karena massa menilai pada tahun 2019 ini banyak kasus korupsi yang terhenti di tengah jalan.

Selain membawa berbagai poster tuntutan, dalam orasinya massa meminta pihak kepolisian serius dalam menangani beberapa kasus korupsi, Seperti dana hibah Koni yang melibatkan 12 anggota DPRD kabupaten Blitar, kasus workshop Dinas Pendidikan, serta mengusut aktor intelektual pembuat surat KPK palsu.

“Banyak kasus yang macet di tengah jalan. Seperti (kasus) dana hibah KONI yang sudah menetapkan ketua dan bendahara Koni sebagai tersangka, kasus workshop disdik, yang lima ASN sudah ditetapkan jadi tersangka namun tidak kunjung ditahan. Sebenarnya ada apa di balik ini semua, ” teriak Moh Triyanto, korlap aksi.

Beberapa orang yang mewakili massa kemudian dipersilakan masuk ke Polres Blitar untuk menyampaikan aspirasi nya. Massa juga langsung ditemui oleh Kapolres Blitar AKBP Budi Hermanto.

Usai berdialog dengan perwakilan massa, Kapolres Blitar AKBP Budi Hermanto juga menemui massa pendemo di depan Mako.

Di depan pendemo, Kapolres Blitar AKBP Budi Hermanto berjanji, akan segera menggelar perkara untuk mencari benang-merah kasus-kasus yang dinilai mandek oleh massa, dan juga membuka kembali kasus surat palsu KPK yang menghebohkan warga Kabupaten Blitar.

“Mungkin ini kado manis buat saya di hari pertama saya bertugas di Polres Blitar. Kami akan meminta bantuan Mabes Polri untuk menyelidiki rekaman CCTV terkait kasus surat palsu KPK,” ujar AKBP Budi Hermanto di depan massa pendemo.

Beberapa kasus korupsi yang dinilai macet seperti, kasus korupsi Dana Hibah KONI 2015 yang diduga menyeret 12 angota Dewan Komisi IV periode 2014-2019. Kemudian juga kasus Workshop honorer 2012 yang sudah ditetapkan lima orang tersangka. Namun masih menyisakan satu orang tersangka, dan hingga kini belum disidangkan. (mua)