Surabaya, ArahJatim.com – Wacana penundaan pemilu pada 2024 mendatang melesat cepat seiring respon masyarakat yang enggan hal itu terealisasi. Meski kabar terbaru, Presiden Joko Widodo mengatakan jika Pemilu akan tetap digelar pada Februari 2024 mendatang. Namun kabar itu sudah terlanjur dikonsumsi maysarakat luas.
Berbagai elemen masyarakat merespon wacana itu, termasuk Advokat asal Surabaya, Dr. Hadi Pranoto yang menyampaikan, pemerintah perlu mengingat pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebut presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang merupakan hasil reformasi, jelas-jelas menyatakan pemilu digelar 5 tahun sekali.
“Dalam konstitusi kita, masa kepemimpinan presiden itu dibatasi hanya dua periode. Kalau ada orang-orang yang memiliki wacana memperpanjang menjadi 3 periode itu keblinger menurut saya. Tidak paham konstitusi kita, tidak paham hukum kita,” ujar Hadi Pranoto, Minggu (10/4).
Ia sebetulnya mengkhawatirkan perihal wacana yang digaungkan oleh beberapa elite pemerintah itu. Bisa jadi para pengusul penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Jokowi, mereka adalah bandit-bandit, merampas hak rakyat, dan melarikan diri tanpa menyisakan apa pun.
“Urgensi jika terpaksa dilakukan perpanjangan masa jabatan, itu urusan nanti. Urusan rakyat dan wakil rakyat. Kekhawatiran saya jika saja wakil rakyat disusupi asing dan mengamandemen UU kita, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Tentu, dampak dari wacana tersebut akan diselenggarakannya demo akbar yang akan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada keesokan hari, Senin (11/4).
BEM SI berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta. Rencana itu akan diikuti elemen mahasiswa lain secara masif dari berbagai perguruan tinggi.
Demonstrasi digelar dalam rangka menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Aksi juga dilakukan untuk memprotes kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar.
“Saya tentu pada posisi yang sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa karena mereka merupakan bagian integral dari rakyat Indonesia. Mereka juga sebagai calon pemimpin masa depan yang diharapkan membawa kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih maju,” kata Hadi.
Dirinya memberikan beberapa catatan kepada mahasiswa, salah satunya independensi dalam menyuarakan rasa dan pendapat.
“Bahwa iktikad baik dari para mahasiswa jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pelawak politisi yang memiliki agenda khusus untuk melengserkan presiden Jokowi,” bebernya.
Mahasiswa, sebut Hadi, tentu paham bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, UUD 45. “Jika tidak puas dengan apa yang dilakukan pemerintah, maka ada mekanisme dalam sistem demokrasi kita. Kita memiliki etika untuk melakukan demo yang cerdas dan bermartabat. Tentu demo boleh dilakukan dengan tanpa mengganggu hak orang lain,” pungkasnya.
