Dinilai Menodong Lahan, Masyarakat Layangkan Protes kepada BPWS

oleh -
Warga Sekarbungu saat memprotes harga lahan rendah, (foto : Bangkalansejahtera.com)

Bangkalan, Arahjatim.com – Pembebasan lahan milik warga di sekitar area Suramadu mulai menimbulkan kecaman. pasalnya, lahan yang akan diperuntukkan pengembangan wisata pesisir area Suramadu itu tidak memberikan harga yang cukup untuk dialokasikan kepada warga pemilik tanah.

Ganti rugi yang diberikan oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) dinilai sangat merugikan dan tak sesuai dengan harga tanah yang dimiliki. Masyarakat menilai harga kompensasi yang diberikan rendah. Padahal area pembebasan akan digunakan untuk pengembangan wisata.

Warga juga memprotes luas lahan yang tak sebanding dengan harga ganti rugi yang diberikan oleh pihak BPWS.

Salah satu warga pemilik tanah mengaku memiliki lahan seluas 900 meter persegi. Tanah itu terdapat 270 pohon, tiga kandang hewan, septic tank, gardu dan warung.

“Semuanya sudah kami hitung bersama aparatur desa. Total harga keseluruhan sekitar Rp 200 jutaan. Tapi sekarang hanya dikasi harga 39 juta saja,” terang Amsah (47) warga dusun Sekarbungu, desa Sukolilo Barat saat menghadiri musyawarah pembayaran di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, Kamis (5/3/2020).

Wanita asal Sekarbungu itupun merasa ditodong oleh pemerintah jika lahan miliknya dihargai murah dan tidak sesuai dengan harga yang semestinya, dengan luas dan harta benda yang ada.

“Sama saja dengan ditodong jika seperti ini. Kami tidak mau jika lahan kami hanya dihargai segitu,” tutur Amsah.

Senada dengan Amsah, Sumar (66), memiliki rumah dua lantai dengan luas bangunan 10×11 meter persegi yang dibangun dengan jerih payahnya senilai Rp 1 miliar lebih yang hanya dihargai sebesar 540 juta saja.

“Saya bangun rumah itu habis Rp 1 miliar lebih. Ini hanya bangunannya saja, beda tanahnya. Lah kok hanya dihargai 540 juta. Kan sangat tidak sesuai,” paparnya

Sumar mengasumsikan bahwa tanah miliknya hingga saat ini per meter hanya dihargai 1 juta 90 ribu, berbeda kala dulu ia membelinya dengan harga permeter mencapai 3 juta rupiah.

“Kalau dulu 1 meter ada yang harganya Rp 3 juta yang lahannya berada di pinggir jalan. Namun, sekarang hanya 1 juta 90 ribu,” ungkap Sumar.

Sementara itu, Ahmad Fahrudin Arrozi selaku pejabat pembuat Komitmen BPWS mengakui bahwa perbedaan harga itu sudah pasti ada. Tergantung letak strategis tanah, serta bangunan yang berada diatasnya.

“Jumlah pohon, bentuk rumah, material rumah kan tidak sama. Pasti beda itu sudah menajdi kewenangan apresure,” tuturnya.

Sementara ini warga diberikan tenggang waktu untuk memikirkan dan memusyawarahkan dengan keluarga masing-masing. Ia mengakui bahwa pemerintah tidak semena-mena dalam upaya pembebasan lahan seperti saat ini.

(rid/fik)