Kediri, ArahJatim.com – Komitmen untuk mengawal kualitas pelayanan dasar masyarakat terus ditunjukkan oleh jajaran legislatif Kota Kediri. Melalui agenda jaring aspirasi atau reses yang digelar, Kamis, (4/6/2026). Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, ST., MM., turun langsung ke lapangan guna memantau riil kondisi warga sekaligus menyerap keluhan di daerah pemilihan (Dapil).
Salah satu titik yang menjadi fokus kunjungan lapangan kali ini adalah Posyandu Seruni yang terletak di RW 02, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto. Kehadiran anggota dewan yang akrab disapa “Pak Lek Imam” ini disambut hangat oleh sekitar 100 warga serta kader kesehatan setempat.
Lurah Bandar Kidul, Herro Sudarmawan, S.E., menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kehadiran perwakilan rakyat di tengah aktivitas pelayanan kesehatan warga tersebut. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif di tingkat kelurahan sangat penting untuk menjaga semangat para kader.
”Alhamdulillah, pagi hari ini kita kehadiran Pak Imam Zarkasyi. Selain bersilaturahmi, kehadiran beliau memberikan dorongan semangat ekstra bagi ibu-ibu kader kesehatan dalam melayani peserta Posyandu serta memberikan masukan-masukan yang membangun,” ujar Herro Sudarmawan saat memantau kegiatan.
Intervensi Stunting dan Layanan Kesehatan Tiga Generasi
Posyandu Seruni RW 02 dinilai sangat representatif karena konsisten memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi mencakup tiga generasi sekaligus, yakni Posyandu Balita, pemantauan Ibu Hamil, hingga pemeriksaan kesehatan bagi Lanjut Usia (Lansia).
Secara berkala, Posyandu ini melakukan pengecekan kesehatan dasar mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan balita, hingga cek gula darah dan kolesterol untuk lansia. Tidak hanya itu, melalui dukungan anggaran kelurahan, masyarakat juga mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) nutrisi tinggi.
Dalam kunjungan tersebut, tercatat ada empat anak yang terdeteksi mengalami kondisi stunting. Kendati demikian, langkah tanggap para tenaga kesehatan (Nakes) dan kader dalam melakukan intervensi asupan gizi secara rapi dan terstruktur mendapat apresiasi langsung.
”Melalui kegiatan posyandu berkala seperti ini, kita berharap angka stunting di tingkat kelurahan hingga nasional bisa terus ditekan secara signifikan,” imbuh Herro.
Inovasi Meja Pengaduan: Pangkas Birokrasi Data Kemiskinan
Ada pemandangan menarik yang mencuri perhatian dalam reses di Posyandu Seruni ini, yakni keberadaan Meja Khusus Pengaduan. Inovasi pelayanan publik ini sengaja disediakan di lokasi agar warga yang sedang mengantre layanan kesehatan bisa sekaligus menyampaikan keluh kesah non-medis terkait roda pemerintahan.
Berdasarkan data dan laporan langsung di lapangan, persoalan yang paling mendominasi aduan warga adalah masalah sosial, khususnya ketidaksesuaian data kemiskinan atau hasil basis data sosial. Masalah klasik ini sering kali memicu penyaluran program bantuan pemerintah menjadi kurang tepat sasaran.
Imam Wihdan Zarkasyi memberikan pujian tinggi atas hadirnya meja pengaduan tersebut. Menurutnya, inovasi di tingkat RW ini menjadi model percontohan yang sangat baik karena mampu memotong jalur birokrasi yang panjang.
”Hari ini kewajiban kita sebagai anggota dewan untuk turun ke dapil masing-masing guna memastikan pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan optimal. Saya sangat mengapresiasi inovasi meja pengaduan di Posyandu Seruni ini. Ini bisa menjadi contoh buat wilayah lain bahwa posyandu bukan sekadar urusan kesehatan, tapi juga ruang berkumpulnya warga untuk mengurai masalah sosial,” tegas Imam Wihdan Zarkasyi.
Evaluasi Total untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Melalui hasil temuan lapangan di Kelurahan Bandar Kidul ini, DPRD Kota Kediri menegaskan komitmennya untuk membawa sengkarut data kemiskinan tersebut ke ranah kebijakan yang lebih tinggi. Jalur pengaduan cepat ini sejalan dengan fungsi utama pemerintahan, yaitu mempermudah, memperpendek, dan mempercepat pemenuhan kebutuhan rakyat.
Seluruh aspirasi serta temuan konkret mengenai validasi data sosial ini nantinya akan dijadikan bahan masukan resmi dalam rapat kerja bersama pihak eksekutif (Pemerintah Kota Kediri) untuk dilakukan evaluasi total. Dengan demikian, proses penganggaran dan pengawasan program pembangunan di masa mendatang dipastikan bisa jauh lebih tepat sasaran. (Red)
