Bangkalan Terima 1.320 BSPS dari Kementrian PUPR

oleh -

Bangkalan, Arahjatim.com – Sebanyak 1.320 penerima manfaat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) untuk rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangkalan.

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bangkalan mendapatkan bantuan APBN dari Kementrian PUPR. Yang berupa program BSPS.

“Melalui program ini Kabupaten Bangkalan mendapatkan bantuan sebanyak 1.320 rumah yang tersebar di 33 Desa dan 13 Kecamatan,” ucapnya. Selasa (28/7/2020)

Dalam kesempatannya, Ra Latif sapaan akrabnya mengimbau kepada penerima program BSPS yang menerima buku tabungan agar dipergunakan untuk peningkatan kualitas rumahnya.

“Jangan buat yang lain. Program ini harus kita gunakan sesuai dengan tupoksinya. Kepala Desa serta Camat yang warganya mendapatkan bantuan ini untuk melakukan koordinasi dan pengawasan agar berjalan dengan lancar,” imbuh Ra Latif.

Tak hanya itu, dengan dipercayanya Kabupaten Bangkalan dalam program BSPS sebanyak 1.320 penerima, bupati mengucapkan terimakasih terhadap Kementrian PUPR dan kepada H. Syafiudin selaku anggota DPR RI komisi V yang telah memperjuangkan program BSPS di Bangkalan.

“Terimaksih kepada Kementrian PUPR serta H. Syafiudin. Berkatnya bantuan BSPS ini mengalami kenaikan 5 kali lipat dibandingkan tahun 2019 yang lalu,” ucap Ra Latif.

Perlu diketahui rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangkalan sekitar 118.878 rumah. Sedangkan penerima manfaat BSPS kali ini 1.320 penerima.

Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa IV (Jawa Timur – Bali), Suparman mengungkapkan bahwa dari 1.320 penerima yang diajukan 504 penerima sudah siap.

“Sisanya masih dalam proses pergantian PNPA dan penyusunan Proposal. Insyaallah 1.320 penerima di Kabupaten Bangkalan bisa dicairkan semua di tahun 2020 ini,” ungkapnya.

Dirinya juga menekankan pada tim lapangan agar betul-betul mengawasi pelaksanaan program BSPS ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Serta jangan sampai ada penggandaan anggaran. Sebab, kegiatan ini diawasi langung oleh KPK.

“Jadi diawasi dengan betul-betul, baik kualitas maupun kuantitas. Sehingga tidak merugikan masyarakat. Kemudian jangan sampai ada penggandaan anggran karena program ini diawasi langsung oleh KPK,” ujar Suparman.

Dilain pihak Anggota Komisi V DPR RI, H. Syaifudin mengatakan bahwa komisi V merupakan kemitraan Kementrian PUPR dimana banyak program di dalamnya.

“Kita mendorong bagaimana program yang ada di PUPR ini tidak hanya sebatas PSBS. Sedangkan PSBS ini sangat penting menurut saya. Sebab saudara-saudara saya yang berada di pedesaan betul-betul memerlukan rumah yang layak huni,” katanya.

Dirinya berharap semoga kedepannya dapat lebih meningkatkan agar ploting anggaran untuk PSBS ini tambah meningkat. Sehingga nantinya 118 ribu lebih rumah tidak layak huni di Bangkalan bisa selesai.

“Mudah-mudahan menjadi pintu bagi masyarakat kita yang kemarin banyak yang kurang mampu bisa cukup terbantu. Kira-kira begitu,” tutup H. Syafi. (fat/fm)