Blitar, ArahJatim.com – Pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2019-2024 di Gedung DPRD Jalan Raya Kanigoro Kabupaten Blitar Selasa (27/08/2019) diwarnai aksi unjukrasa. Demo dilakukan di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Blitar sisi selatan.
Massa dari Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menuntut anggota DPRD Kabupaten Blitar yang baru dilantik menandatangani pakta integritas. Isi pakta integritas itu antara lain, tidak melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan DPRD Kabupaten Blitar harus melakukan fungsi pengawasan secara maksimal atas penyerapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Blitar.
“DPRD Kabupaten Blitar harus konsisten melaksanakan pakta integritas yang kami sodorkan,” tegas Joko Prasetya, koordinator aksi.
Sejumlah petugas dari Polres Blitar serta Satpol PP Kabupaten Blitar tampak menjaga ketat jalannya aksi demo. Pantauan di lapangan, massa terus berorasi saat 50 anggota DPRD Kabupaten Blitar diambil sumpahnya.
Usai dilantik, Ketua sementara DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto memberikan keterangan singkat bahwa pihaknya mempersilakan massa menyampaikan aspirasinya.
“Kita tampung aspirasinya, kita terima untuk perbaikan kinerja. Termasuk untuk anggota dewan yang baru,” ujar Suwito.
Politisi PDI Perjuangan ini juga tidak keberatan untuk menandatangani pakta integritas. Ia mengakui memang masih ada persoalan terkait serapan anggaran tahun 2019 yang kurang maksimal. Ia berjanji usai alat kelengkapan DPRD terbentuk akan segera mengambil sikap terkait kondisi tersebut.
“Serapan anggaran memang saat ini masih menjadi persoalan. Kita akan pacu semua alat segera terbentuk untuk kemudian segera melakukan pengawasan serapan anggaran. Agar nanti tidak menimbulkan Silpa,” pungkasnya. (mua)
