Tulungagung, Arahjatim.com – Sebuah transparansi yang harus didapatkan masyarakat, mau tidak mau harus diwujudkan. Sebagai bagian dari pemerintah, keterbukaan itu justru menjadi hal pokok yang antara masyarakat dan penyelenggara negara, harus saling memberi support, agar apa yang sudah dilakukan pemerintah sebagai bagian penyelenggara negara itu bisa dilakukan. Hal itulah yang tergambar dalam suasana bearing antara Dinas Pertanian kabupaten Tulungagung, Selasa,23/4/2024.
Bertempat di gedung aspirasi, DPRD, LSM dan Dinas pertanian, saling berbuka terkait permasalahan yang menjadikan masyarakat, bertanya- tanya, termasuk kebijakan yang sudah dilakukan dinas.
Terkait adanya ketidak sinkronannya antara anggaran yang turun di dinasnya dengan data yang ada APBD tahun 2023, pihaknya mengatakan kemungkinan ada pergeseran pada saat pengesahannya. Yang jelas mulai dari anggaran pengadaan Hand traktor dan hand sprayer sudah disampaikan semuanya. Dinas itu anggarannya cuma segitu adanya, kalau yang diluar itu, selaku Kadin tidak tahu.
Kepala Dinas Pertanian, Drs Suyanto, mengawali pembicaraan dengan memberikan data, sesuai dengan kondisi riil.
“Jadi apa yang di Dinas Pertanian ya sesuai dengan RKA yang ada dan SK pak Bupati, jadi kami tidak akan mengambil kegiatan atau anggaran lainnya. Maka dengan adanya hearing tersebut justru pihak kami merasa senang karena semua permasalahan yang dipertanyakan akan lebih jelas “, ungkap mantan camat tersebut.
Sementara itu, Susilowati selaku ketua Komisi B DPRD Tulungagung mengatakan, pihaknya akan menanyakan lebih lanjut terkait ketidak sinkronannya antara anggaran yang turun dengan data APBD tahun 2023 kepada bagian perencanaan yakni Bappeda. Pihaknya mengaku sebagai wakil rakyat sangat berterima kasih kepada LSM maupun media yang sudah ikut mengawasi terkait anggaran APBD Tulungagung maupun kinerja OPD yang ada di Pemkab Tulungagung.
“Yang jelas kami dari wakil rakyat terima kasih kepada kawan – kawan media dan LSM atas masukannya, memang pengawasan sudah menjadi tugas kita bersama. Jadi, kalau kita ini hanya menganggarkan juga pengawasan, akan tetapi secara teknisnya kami tidak begitu mengurusinya karena secara tehnis pengawasan ada pada di Dinas terkait. Dan jika ada anggaran yang tidak sesuai maka nanti akan kami bahas secara bersama – sama dengan TAPD. Yang jelas ini masukkan bagi kami, dan intinya kami berusaha ada keterbukaan karena saat ini eranya tranparansi,” ungkapnya.
Heraring berjalan lancar, sehingga permasalahan bantuan Hand Tractor dan mesin semprot, yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat, bisa terjawab, termasuk kendala tehnis yang terjadi, mengapa hal itu tidak serta merta selesai di tahun 2022, bahkan sampai di tahun 2023. ( don1).
